Saumlaki, 25/10 (Antara Maluku) - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) akan memfungsikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola dan mengatur distribusi barang dengan kapal Tol Laut dari Surabaya, guna mengantisipasi praktik monopoli dan distributor nakal.
"Tahun depan kita akan bekerja sama dengan perusahaan yang menjalankan kapal Tol laut dan diambil alih oleh BUMD, sementara jangka pendek ini kita akan atur lewat rekomendasi pemuatan, dimana jika ada yang berupaya melakukan monopoli maka kita akan batasi," kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindag Naker) MTB, Paulus Pattikawa di Saumlaki, Rabu.
Dia mengakui program tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla belum berdampak signifikan dalam menekan melonjaknya harga barang di wilayah Kabupaten MTB, karena masih ada pedagang enceran yang belum menyesuaikan penurunan harga barang dengan standar harga yang dibeli dari distributor.
Sebagai contoh, pada April lalu harga beras merek empat mata ukuran 20 kilogram di tingkat distributor Rp240.000, sementara di pengecer dijual seharga Rp.13.000/kilogram. Harga beras di tingkat pengecer tidak mengalami perubahan pada bulan berikutnya meskipun telah mengalami penurunan harga di tingkat distributor menjadi Rp.230.000/20 kilogram.
"Hal yang sama terjadi untuk harga Bahan Pokok dan Penting lainnya, dimana terjadi penurunan harga barang di tingkat distributor tetapi di tingkat pengncer tidak ada perubahan harga turun. Sebetulnya, kalau harga partainya sudah turun maka harus pula berpengaruh di tingkat pengecer," kata Paulus.
Permainan harga barang di tingkat pengecer ini telah disikapi dengan cara sosialisasi dan pengawasan rutin oleh staf Disperindag Naker. Para pedagang enceran di lapangan secara langsung diberikan pemahaman dan teguran jika kedapatan masih menjual harga kebutuhan pokok melebihi harga barang yang dibeli dari para distributor program Tol Laut.
Kepada para pedagang, kata Paulus, pihaknya selalu mengingatkan agar perbedaan harga barang antara Saumlaki dengan Surabaya tidak boleh melewati 15 persen.
"kami telah melakukan rapat dengan para distributor termasuk para buruh dan memberikan ketegasan. Kami sudah menegaskan bahwa jika mereka kedapatan mendistribusi barang ke pengecer lalu kemudian tidak ada pergerakan penurunan harga barang, maka kami tidak akan memberikan rekomendasi sebagai distributor," katanya tegas.
Paulus memastikan bahwa sebelum pengelolaan distribusi kebutuhan pokok melalui program tol laut oleh BUMD, akan ada pemberlakuan Peraturan Bupati dalam waktu dekat terkait standarisasi harga bongkar muat oleh buruh pelabuhan dan hal-hal lainnya.
