Tingkat kemiskinan di Maluku turun tipis

Ambon (ANTARA) - Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan tingkat pengangguran di Maluku sejak tahun 2014 sebesar 18,44 persen mengalami penurunan tipis menjadi 17,85 persen pada tahun 2018.

"Selama masa pemerintahan saya bersama Wagub Zeth Sahubrua pada tahun 2014 sebesar 18,44 persen dan bisa ditekan menjadi 17 persen lebih meski penurunannya tidak terlalu besar," kata gubernur di Ambon, Selasa.

Saat melakukan silaturahmi dan berpamitan dengan pimpinan DPRD dan para pimpinan fraksi jelang akhir masa jabatan Said Assagaff-Zath Sahubrua, gubernur telah menyampaikan upaya menurunkan angka kemiskinan penduduk serta tingkat pengangguran tersebut.

Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut didukung melalui pelaksanaan program di sektor perikanan, pertanian, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta ketenagakerjaan dengan realisasi anggaran selama lima tahun sebesar Rp223 miliar.

Selain itu, program penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui tim kerja penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dengan cara kerjasama melalui intas organsiasi pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rangka mengatasi permasalahan pengangguran, serangkaian program dan kegiatan telah diterapkan terutama melalui urusan tenaga kerja dengan alokasi anggaran hingga tahun 2018 sebesar Rp18,80 miliar, dan terealsiasi Rp18.05 miliar.

"Hal ini telah memberikan terhadap turunnya angka pengangguran dari 10,51 peren pada tahun 2014 menjadi 7,27 persen tahun lalu," jelas gubernur.

Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae mengatakan, seluruh fraksi mengapresiasi Pak Said dan Pak Ety selaku guberunur dan wagub periode 2014-2019, dan sebagai pimpinan DPRD sangat diapresiasi kepemimpinan mereka.

"Dalam indikator-indikator kinerja memang ada hal positif dan negatifnya seperti dari sisi angka kemiskinan 18 persen memang ada penurunan meski pun belum sesuai dengan harapan," ujarnya.

Kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi hari ini termasuk ada peningkatan lima persen, lalu dari segi inflasi juga mengalaminya tetapi di bawah satu digit, dan ini merupakan indikator keberhasilan pembanguna.

Di sisi yang lain tentu memang ada juga beberapa kelehaman berkaitan dengan soal pengelolaan keuangan daerah yang hari ini menjadi isu utang daerah, tetapi secara umum itu bisa dipertanggungjawabkan sebab berkaitan dengan pelaksanaan pilkada kemarin.

Soal kinerja, hari ini DPRD tahu dari awal-awal pembahasan legislaif tahu indikator pembangunan memang cukup baik. ***3***/pewarta : daniel leonard/