Menteri PPN arahkan pembangunan Maluku harus ramah investasi

Ambon (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menegaskan program pembangunan di Maluku di masa mendatang harus dilandasi prinsip ramah investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

"Janji utama yang ditunggu masyarakat adalah menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Ini bisa tercipta jika ada investasi, baik dalam maupun luar negeri," katanya saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Maluku 2020, di Ambon, Selasa.

Dengan pembukaan lapangan kerja baru secara luas,  maka warga yang tidak memiliki pendapatan dapat memperoleh upah dan bisa keluar dari statusnya sebagai penduduk miskin.

Pemprov Maluku juga, menurut Bambang, harus fokus untuk merevitalisasi pertanian agar bangkit kembali sebagai produsen rempah-rempah yang melegenda dan menjadi incaran negara-negara di dunia.

Selain itu, hilirisasi pertambangan juga dinilai sangat penting sehingga nilai tambah komoditas pertambangan tetap bisa dinikmati di dalam negeri.

Terkait transformasi sektor jasa, terutama di pariwisata, Maluku juga berpotensi besar mendorong perekonomian dengan perencanaan masterplan kawasan wisata Maluku yang mencakup 11 kabupaten/kota sebagai satu kesatuan.

"Jika langkah strategis ini jika dilakukan dengan cermat, tepat dan akurat, maka mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku menuju level lebih tinggi," katanya.

Dia mengakui pertumbuhan ekonomi Maluku di periode 2014-2018 selalu lebih tinggi dibandingkan nasional dan meningkat dalam dua tahun terakhir.

Sumber pertumbuhan utamanya berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa pendidikan.

"Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberi kontribusi terbesar bagi perekonomian Maluku mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan fluktuatif," katanya.

Sebaliknya sektor perdagangan besar dan eceran serta administrasi pemerintah cenderung meningkat.

Dari 2010-2016, nilai ekspor Maluku menurun. Sebelum 2016, minyak bumi dan ikan mendominasi produk ekspor Maluku, namun menurun sejak 2014. Sebaliknya perkapalan menjadi produk utama ekspor Maluku sejak 2015.

Tingkat kemiskinan

Menteri PPN juga menjelaskan dalam upaya mendukung capaian nasional pada 2020, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai minimal 5,96 persen dengan tingkat kemiskinan maksimal 17,02 persen, pengangguran terbuka (TPT) maksimal 6,84 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi minimal 70,14.

"Saat ini angka kemiskinan di Maluku masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Rata-rata pengurangan kemiskinan Maluku dalam lima tahun terakhir hanya sebesar 0,28 persen, lebih rendah dari nasional 0,36 persen," katanya.

Angka kemiskinan di hampir seluruh kabupaten/kota di Maluku berada di atas nasional, kecuali Kota Ambon yang memiliki angka paling rendah. Angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), disusul Kepulauan Tanimbar  dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Tingkat pengangguran Maluku juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, di mana penganguran tertinggi berada di kota Ambon dan terendah di kabupaten Buru.

Sedangkan sisi sumber daya manusia, IPM di Maluku pada periode 2014-2017 lebih rendah dibandingkan nasional, tetapi rasio gini lebih baik dibandingkan dengan angka nasional.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, masih terdapat kesenjangan wilayah antara kabupaten Kepulauan Aru dengan kabupaten Buru.

Secara spasial masih terdapat kesenjangan sumber daya manusia antara kota Ambon dengan kabupaten/kota lainnya di Maluku.

"Karena itu butuh kerja keras pemprov Maluku serta pemkab/pemkot untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar ini melalui rumusan program pembangunan strategis," tandas Bambang.