Ambon (ANTARA) - Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia(HAM) mendukung tekad Gubernur Maluku membangun daerah yang memiliki 1.340 buah pulau dengan 92,4 persen wilayahnya merupakan laut.
"Saya terharu mendengar tekad dan program Gubernur yang sangat berat dihadapkan dengan kondisi karakteristik daerah berupa kepulauan dan laut mendominasi luas wilayahnya sehingga perlu didukung semua komponen bangsa di Maluku," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, di Ambon, Senin.
Karena itu, Komnas HAM siap mendukung pembangunan di Maluku yang diprogramkan Gubernur Murad dan Wagub, Barnabas Orno setelah dilantik Presiden, Jokowi di Jakarta pada 24 April 2019 karena masih banyak hal harus dibenahi maupun dikembangkan, terutama aspek sumber daya manusia (SDA) maupun pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA).
"Komnas HAM mendukung pengembangan SDA maupun SDM yang diprogramkan Pemprov Maluku, terutama berkaitan dengan perspektif HAM sesuai mandat kepada masing - masing pemerintah di daerah," ujar Ahmad.
Dia menilai, Gubernur Murad memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Maluku sesuai visinya bersama Wagub Barnabas yang saat tahapan kampanye Pilkada Maluku pada 27 Juni 2018 adalah "Maluku yang terkelola secara jujur bersih dan terlayani. Terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan".
Sedangkan, missinya yakni birokrasi yang akomodatif, komunikatif, koordinatif, kalaboratif serta bersih dan melayani, penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan gratis berbasis gugus pulau, industrialisasi sumber daya alam dan manusia, pengembangan infrastruktur untuk koneksitas gugus pulau serta optimalisasi industri pertanian dan perikanan.
Selain itu, keamanan untuk investasi dan pariwisata, pengembangan pemuda kreatif dan olahraga berprestasi, pengembangan dan revitalisasi budaya Maluku serta jaminan layanan kesehatan merata, berkualitas dan gratis.
"Pastinya, Komnas HAM akan mendukung komitmen dan tekad Gubernur Murad sehingga perlu mendapat dukungan semua komponen bangsa di Maluku, termasuk para wartawan," tandas Ahmad.
Sedangkan, Gubernur Murad mengapresiasi Komnas HAM yang bersilaturahim, sekaligus membicarakan sejumlah kerja sama termasuk beberapa kasus terkait adalah persoalan tanah.
"Dukungan Komnas HAM ini memotivasi Pemprov Maluku agar lebih meningkatkan kinerja karena saat ini kondisi daerah berbeda jauh dibandingkan pada 2014 sehingga dinilai daerah dengan kerawanan satu dan sekarang tidak lagi," katanya.
