Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku masih menunggu persetujuan Kementerian Kesehatan untuk memanfaatkan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Ambon guna memeriksa spesimen virus corona atau COVID-19.
Kadis Kesehatan Maluku Meikyal Pontoh dikonfirmasi, Minggu mengatakan Pemprov Maluku telah berkoordinasi dengan Kemenkes untuk pemanfaatan BTKL Ambon sehingga masih menunggu izinnya.
"Pemanfaatan BTKL Ambon karena mempertimbangkan spesimen dari Maluku yang dikirim ke Laboratorium Kesehatan (Labkes) Kemenkes di Jakarta menunggu hasilnya lama mengingat harus antri sehubungan jumlah sampel mencapai ribuan," ujarnya.
Meikyal yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus COVID - 19 Provinsi Maluku mengakui BTKL Ambon memiliki sumber daya manusia (SDM) maupun peralatan yang bisa memeriksa spesimen virus corona.
"Kemungkinan Kemenkes mempertimbangan ketersediaan reagen atau bahan pemeriksaan spesimen sehingga belum mengizinkan BTKL Ambon dimanfaatkan untuk memeriksa spesimen COVID-19," katanya.
Meikyal mengakui Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus COVID - 19 Provinsi Maluku saat ini telah mengirim sebanyak 54 spesimen ke Labkes Kemenkes.
"Spesimen terbanyak yakni 46 adalah orang terdekat penderita pasien 01 yang saat ini sedang menjalani isolasi di RSUD dr M Haulussy Ambon dengan kondisi kesehatan semakin membaik jadi tidak ada lagi mengalami batuk, deman dan sesak nafas yang merupakan gejala tertular virus corona," ujarnya.
Dia mengakui, untuk memastikan penderita kasus 01 telah sembuh harus menunggu hasil pemeriksaan spesimen sebanyak dua kali lagi di Labkes Kemenkes.
"Bila hasil pemeriksaan spesimen terakhir ternyata hasilnya negatif lagi, maka bersangkutan bisa diizinkan kembali ke Bekasi, Jawa Barat," tandas Meikyal.
Dia juga mengemukakan, jumlah kasus orang dalam pemantauan (ODP) COVID-19 di Provinsi Maluku hingga Sabtu (28/3) pukul 12.00 WIT bertambah 12 orang hingga total menjadi 116 orang dari sehari sebelumnya yang hanya 104 orang.
Bertambahnya 12 ODP tersebut berasal dari Kota Ambon 11 orang dan satu lainnya dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
"Jadi total ODP di Kota Ambon hingga Sabtu siang menjadi 34 orang dari sehari sebelumnya 23 orang, sedangkan di Kabupaten SBB menjadi 17 orang dari 16 orang," katanya.
Jumlah ODP di delapan kabupaten lainnya tidak bertambah yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) 26 orang, Kabupaten Buru 17 orang, Kepulauan Aru tujuh orang, Maluku Tengah enam orang, Kota Tual empat orang, Buru Selatan dan Maluku Tenggara masing-masing dua orang, serta Seram Bagian Timur (SBT) satu orang.
Hanya Kabupaten Maluku Barat Daya yang masih kosong atau belum terdeteksi kasus ODP maupun PDP.
Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) tercatat enam orang yakni tiga di Kota Ambon, satu di Maluku Tengah dan dua lainnya dari Kabupaten Kepulauan Aru.
