Kirab Merah Putih di laut warnai Hari Sumpah Pemuda di Maluku Tenggara

Langgur (ANTARA) - Peringatan hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 di Maluku Tenggara (Malra) akan diwarnai sejumlah kegiatan termasuk kirab bendera merah putih di laut, yang dihadiri Gubernur Maluku dan beberapa pejabat dari Pusat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Malra, Antonius Walken Raharusun selaku Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik Panitia Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 menyampaikan hal itu kepada wartawan di Langgur, Senin.

Ia mengungkapkan, rangkaian kegiatan  memperingati hari Sumpah Pemuda akan digelar tanggal 27 dan 28 Oktober, dipusatkan di wilayah Kei Besar Selatan Barat.

Pada tanggal  27 Oktober akan digelar parade kebangsaan dan kirab merah putih menyusuri laut menggunakan angkutan laut,  dengan titik start pelabuhan Uf Maar Kei Kecil Timur Selatan dan finis di Weduar Feer Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.

Parade dan kirab akan dilepas oleh Gubernur Maluku Murad Ismail.

Di Ohoi Weduar Feer diadakan pengibaran bendara merah putih di tapal batas NKRI, tepatnya di tanjung Luswed Weduar Feer.

Selanjutnya, di Ohoi Rahangiar akan ada kunjungan ke lokasi perkemahan dan pelatihan Character Building bagi pemuda Malra, diisi gebyar merah putih dan dilanjutkan dengan konferensi pers bersama media nasional (live streaming) dari Kantor Camat Kei Besar Selatan Barat.

Pada tanggal 28 Oktober, digelar puncak kegiatan berupa upacara bendera peringatan hari Sumpah Pemuda di lokasi perkemahan Ohoi Rahangiar.

Acara berikutnya peninjauan kebun PKK serta peletakan batu pertama pembangunan SMK Rahangiar.

Paling akhir, akan digelar salah satu kegiatan kearifan lokal masyarakat Kei, yakni menangkap ikan secara tradisional memanfaatkan bentangan tali dan daun kelapa (tarik tali atau wer warat), di pantai Ohoi Watkidat dan Weduar Fer, dan peresmian area selam di pantai Weduar Feer.

Antonius menambahkan, peringatan Sumpah Pemuda tahun ini, sesuai dengan arahan Bupati Malra M Thaher Hanubun, bertujuan untuk menunjukkan wilayah Malra adalah batas wilayah NKRI sesuai Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, dan Pemda serta masyarakat Malra siap menjaga kedaulatan negara.

"Momentum ini juga menegaskan Pulau Kei Besar adalah wilayah NKRI yang membutuhkan campur tangan Pemerintah Pusat untuk membangunnya, sekaligus menjawab komitmen Pemda menghilangkan kesenjangan kemajuan pembangunan antar Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil," kata Antonius.