DPRD Kota Ternate minta ASN laporkan dugaan intimidasi

Ternate (ANTARA) - DPRD Kota Ternate meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) melaporkan dugaan intimidasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.. 

"Kami meminta kepada pegawai yang merasa diintimidasi oleh oknum tertentu langsung mengadu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate,  Zainul A Rahman di Ternate, Selasa.

Dia mengatakan, terkait dengan dugaan intimidasi ASN dan PTT oleh Kepala BKPSDM, JY seharusnya ada kejelasan pegawai siapa yang diintimidasi. DPRD siap menindaklanjuti laporan pegawai di lingkungan Pemkot Ternate karena  ASN seharusnya netral . .

Sehingga, kalau tidak mengetahui nama maupun melaporkan ke DPRD sebaiknya langsung ke Bawaslu. Jadi pihak-pihak yang merasa di intimidasi itu, sebaiknya melakukan pengaduan secara resmi ke Bawaslu, agar tidak hanya sekedar menduga-duga atau menjustifikasi seseorang tanpa didukung dengan pembuktian yang kuat.

Kendati demikian, sampai sejauh ini komisi I DPRD kota Ternate yang membidangi hukum dan pemerintahan, belum pernah mendapatkan laporan atau pengaduan secara resmi baik PNS ataupun PTT.

Selain itu, DPRD juga memantau di Bawaslu terkait dengan laporan masyarakat atau PNS di momentum Pilkada 2020, ternyata sampai saat ini belum ada laporan oleh pihak-pihak yang merasa diintimidasi.

"Jangan kita beropini di media bahwa ada intimidasi dan sebagainya, alangkah baiknya mengadu ke Bawaslu dan kalau pelanggan terkait dengan pemerintahan, maka segera melaporkan ke DPRD agar bisa diketahui siapa-siapa saja yang selama ini menjadi korban intimidasi, dan ketika dipanggil pihak tersebut ada dasar atau bukti yang kuat dan jelas," tandas Zainul..

Selain itu, dia mengimbau kepada masyarakat dan unsur lainnya agar pelaksanaan Pilkada ini berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan prinsipnya. Pemerintah juga harus profesional melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, tanpa mencampur adukkan kepentingan birokrasi dengan Pilkada.

"Tetapi, ada langkah ikhtiar DPRD maka akan berkoordinasi dengan teman-teman di komisi lain, untuk meminta klarifikasi dari pihak BKPSDM," tegas Zainul.