Ternate (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate meminta Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) agar melakukan audit terhadap manajemen Perusahan Daerah (Perusda) PT Holding Company.
"Pemkot harus mengaudit seluruh usaha Perusda terkait aset yang digadai dengan manejemen yang amburadul. Audit ini supaya mengetahui secara jelas dan objektif keberadaan Perusda dan aset yang dimiliki," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid di Ternate, Kamis.
Dia mengakui, DPRD ngotot tidak memberikan anggaran penyertaan modal terhadap PT Holding Company, karena menilai Perusda ini tidak sehat lagi.
"DPRD pada saat awal pembahasan APBD 2020, tidak memberikan penyertaan modal terhadap PT Holding Company, karena menilai Perusda ini tidak sehat lagi ," ujar Mubin.
Selain itu, dari tahun ke tahun kita memberikan dukungan terkait dengan dana penyertaan modal, tetapi kelihatannya pengelolaannya buruk sehingga DPRD meminta dilakukan kajian investasi, agar diketahui usaha - usaha yang bisa dikembangkan atau tidak.
Sebelumnya, Pemkot Ternate menemukan kondisi manajemen Perusda PT Bahari Berkesan yang dikelola selama ini amburadul dan disalahgunakan selama kepemimpinan pemerintahan sebelumnya.
Wakil Wali (Wawali) Kota Ternate, Jasri Usman menyatakan, pihaknya telah melihat kondisi manajemen Perusda PT Bahari Berkesan dan menemukan manajeman amburadul dan kantor disalahgunakan menjadi sekretariat tim sukses salah satu pasangan calon di Pilkada lalu.
"Pemkot Ternate akan melakukan investigasi terkait dengan manajeman Perusda yang amburadul, sehingga dipertanggungjawabkan serta harus diselamatkan untuk kepentingan bersama," tandasnya.
