Pengamat politik Tony Pariela menilai proses pemilihan Gubernur melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih menghemat biaya dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat melalui proses Pemilihan kepala daerah (Pilkada)."Jika ditilik dari segi efisiensi, penggunaan biaya proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih hemat dibanding," katanya kepada ANTARA di Ambon, Selasa.Selain itu, menurut Pariela, dari sisi kedaulatan rakyat maka pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap dinilai demokratis dan aman dari potensi gesekan antarwarga saat berlangsung kampanye."Semuanya tergantung dari bagaimana memaknai demokrasi, dalam hal ini rakyat harus mempercayakannya kepada wakil-wakilnya di lembaga legislatif," katanya.Kendati demikian, Kepala Laboratorium Sosiologi Fakultas ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon itu juga menyatakan nilai legitimasi politik dari pemilihan gubernur oleh DPRD sangat kecil dibandingkan pemilihan langsung oleh rakyat, karena bakal calon tidak banyak berkampanye dan mensosialisasikan programnya kepada masyarakat."Bila melalui DPRD, calon-calon yang diusung partai politik tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk berkampanye, cukup tawar-menawar dengan dewan selaku penentu," katanya.Ia menambahkan, wacana proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD harus didiskusikan dan dikaji ulang oleh pemerintah pusat, dengan mempertimbangkan keinginan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah dalam menentukan pemimpinnya."Dalam proses demokrasi politik banyak hal yang harus dipertimbangkan, termasuk mengakomodir keinginan rakyat," kata Tony Pariela.
Pemilihan Gubernur Melalui DPRD Hemat Biaya
Selasa, 14 Desember 2010 19:28 WIB