Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku intensif mendorong inovasi dalam berbagai pelayanan publik yang tersentralisasi agar terlaksana secara efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
"Pemprov Maluku fokus mengembangkan berbagai inovasi sebagai bentuk reformasi birokrasi menuju pelayanan publik berstandar nasional," kata Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (GTPP), Hadi Basalamah, saat sosialisasi sistem manajemen mutu dan sistem anti penyuapan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), di Ambon, Senin.
BSN melalui kantor layanan teknis (KLT) Sulawesi Selatan menyosialisasikan SNI ISO 9001:2015 tentang sistem manajemen mutu dan SNI ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan secara virtual kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Maluku.
Sosialisasi tersebut menindaklanjuti penandatanganan nota Kesepahaman antara BSN dan Pemprov Maluku pada 10 September 2021. Sosialisasi dibuka Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penerapan Kesesuaian BSN, Heru Suseno.
Hadi yang mewakili Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, Pemprov setempat saat ini sedang berupaya melakukan reformasi birokrasi secara optimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan berstandar nasional, terutama di sektor layanan informasi publik.
Peningkatan daya saing produk lokal Maluku, menurutnya, perlu diimbangi dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Jadi, terkait standarisasi tidak hanya daya saing komoditi produk, tetapi layanan informasi publik juga merupakan sasaran pertama sesuai dengan visi misi Gubernur-Wakil Gubernur Maluku yakni tujuh program prioritas dan sembilan program unggulan," ujarnya.
Hadi menegaskan, nota kesepahaman yang ditandatangani dengan BSN dilandasi komitmen dan konsistensi Pemprov Maluku untuk menata kelola pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Dia menambahkan, kekuatan ekonomi Maluku saat ini bertumpu pada sumber daya perikanan yang ditandai dengan penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan nasional (LIN) oleh Pemerintah Pusat.
Penetapan Maluku sebagai LIN ditandai dengan penetapan program strategis nasional (PSN) Ambon New Port dan pelabuhan terintegrasi yang peletakan batu pertamanya dijadwalkan dilakukan Presiden Joko Widodo pada November 2021.
"Jika PSN ini berjalan lancar sesuai jadwal maka akan memberikan dampak ganda untuk mengakselerasi seluruh tata kelola pemerintahan baik berkaitan dengan layanan publik juga peningkatan daya saing komoditi dari Maluku," tandasnya.
