Pemkab Maluku Tenggara beri kemudahan investasi dukung "Seaweed Estate" , gairahkan perekonomian

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku, menyiapkan berbagai kemudahan perizinan investasi dan penyediaan lahan untuk mendukung program kampung budidaya rumput laut terintegarasi atau "seaweed estate" dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2022.

"Kami akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk investasi mulai dari perizinan sampai penyediaan lahan untuk program 'seaweed estate', karena program tersebut merupakan solusi untuk membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan di Malra yang merupakan serambi depan di perbatasan maritim Indonesia bagian timur," kata Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hunubun kepada ANTARA di Ambon, Minggu.

Ia mengatakan pemerintah daerah bergerak cepat untuk merespons niat baik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menetapkan rumput laut sebagai komoditas unggulan nasional, yang dalam RPJMN tahun 2020-2024 disebutkan rumput laut sebagai komoditas unggulan yang perlu dikembangkan. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir,  sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju turun langsung untuk meninjau potensi dan persiapan program "seaweed estate" di Malra, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Menteri KKP ingin petani rumput laut di Maluku Tenggara sejahtera, realisasi pernyataan

Karena itu, Thaher berharap kesiapan Pemkab Malra bisa lebih meyakinkan pemerintah pusat dan investor untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan di daerah tersebut. Luas areal yang dikembangkan untuk seaweed estate mencapai 500 hektare (Ha) yang berlokasi di Pulai Naik dan Pulau Hoat. Program tersebut diperkirakan akan menyerap tenaga kerja hingga 2.000 orang.

"Masyarakat di Malra sangat berharap program dari KKP ini bisa direalisasikan karena manfaatnya sangat banyak untuk buka lapangan kerja, menekan angka kemiskinan di Malra yang pada 2020 mencapai 20,57 persen, dan mendorong percepatan industri," ujarnya.

Kabupaten Malra merupakan daerah di bagian tenggara Provinsi Maluku yang secara geografis punya potensi pengembangan tinggi di sektor perikanan. Berdasarkan data Pemkab Malra, posisi Malra berada dalam perlintasan dua wilayah perikanan (WPP), yakni WPP714 Laut Banda dan WPP718 Laut Arafura, yang masing-masing punya potensi lestari mencapai 788.939 ton/tahun dan 2,63 juta ton/tahun.

Baca juga: Bupati Malra minta dukungan Gubernur Maluku untuk industri rumput laut, gairahkan perekonomian

Sementara itu, untuk budidaya rumput laut, Malra juga memiliki lahan potensial sekitar 8.662 Ha, sedangkan lahan yang dimanfaatkan baru 846 Ha atau setara 7 persen saja. Lokasi budidaya rumput laut tersebar di daerah Teluk Hoat Sorbau, Teluk Loan-Kelanit, Pulau-pulau 10, Kei Besar Bagian Selatan dan Teluk Sathean.

Jumlah pembudidaya rumput laut saat ini mencapai 2.026 orang dengan jumlah produksi 24.157,91 ton per/tahun.

"Budidaya rumput laut Malra masih tradisional, dan harganya jualnya juga relatif rendah karena tata niaganya masih bergantung ke pengepul yang memperdagangkannya di Surabaya," katanya.


Baca juga: Kemenko Marves targetkan industri rumput laut Malra beroperasi 2022, begini penjelasannya