Bupati Malra minta semua pihak kawal pemanfaatan dana pinjaman PT SMI, terapkan transparansi yang akuntabel

Langgur, Maluku Tenggara (ANTARA) - Bupati Maluku Tenggara (Malra), M Thaher Hanubun mengajak semua elemen masyarakat agar mengawasi langsung pemanfaatan pinjaman Rp100 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang digunakan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat untuk pembangunan infrastruktur di daerah terluar Provinsi Maluku tersebut.

"Saya memastikan pengawasan intensif akan dilakukan terhadap pemanfaatan dana pinjaman daerah ini. Seluruh elemen masyarakat diharapkan mengawal sehingga dana ini benar-benar dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan konektivitas, baik di wilayah Pulau Kei Besar maupun Kei Kecil," kata  Bupati, di Langgur, Selasa.

Ia menjelaskan, penggunaan dana pinjaman PT SMI yang didapat Pemkab Malra sebesar Rp100 miliar akan dimanfaatkan untuk empat proyek infrastruktur antara  lain tiga proyek peningkatan jalan di segmen Harangur-Karkarit sepanjang 5 kilometer dengan anggaran Rp15,9 miliar, segmen Tamangil-Weduar sepanjang 5,4 kilometer dengan besaran anggaran Rp19,9 miliar, dan ruas jalan Ngurdu-Bombay-Ad spenjang 14,9 kilometer dengan jumlah anggaran Rp46,9 miliar.

Sedangkan sisanya untuk pembangunan jalan di Kei Kecil Ohoidertawun-Ngiarwarat memanfaatkan anggaran sebesar Rp14 miliar. Kemudian untuk perencanaan dan pengawasan penganggarannya bersumber dari APBD.

"Bersama-sama, bahu-membahu membangun daerah sehingga dapat menjawab kesulitan yang dihadapi saat ini," ujar Bupati.

Dia menyatakan realisasi pinjaman daerah dari PT. SMI, setidaknya sudah dapat mempercepat pembangunan konektivitas infrastruktur jalan di daerah tersebut. Maka dengan terpenuhinya konektivitas tersebut, akan memudahkan aksebilitas dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Menurut  Bupati,  Pemkab Malra membuka diri terhadap kritik dan saran, asalkan sifatnya membangun dan sesuai prosedur demi terwujudnya pembangunan Malra yang lebih baik. Sebab, ia mengatakan Pemkab Malra berkomitmen untuk memperjuangkan konektivitas infrastruktur secara menyeluruh di Kei Besar, yakni melalui program pembangunan jalan lingkar atau trans Kei Besar dapat tercapai pada 2023.

"Saya memohon dengan kerendahan hati, jangan lagi berdebat dan menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Marilah  berpikir positif - kita  bersatu padu membangun Kabupaten Malra," katanya..

Bupati  juga meminta agar, jangan ada anggapan bahwa Pemkab Malra hanya memandang beberapa wilayah saja, karena pada prinsipnya berupaya melakukan pemerataan pembangunan, lebih khusus infrastruktur jalan di Pulau Kei Besar. 

Sedangkan, , Pelaksana Tugas Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Malra,  Herling Priartha, menjelaskan teknis pemanfaatan pinjaman daerah Rp100 miliar dari PT SMI juga akan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait.

"Pinjaman daerah ini dimasukan dalam penggunaan anggaran PUTR tahun anggaran  2021. Instansi  teknis yang akan terlibat lainya yakni Dinas Lingkungan Hidup Malra karena ruas-ruas jalan ini memerlukan dokumen dukung ijin lingkungan untuk pembangunan jalan," ujarnya.