Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku menyoroti kebijakan Pemprov Maluku yang meminjam Rp700 miliar dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada tahun lalu, karena ternyata berpengaruh terhadap realisasi Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2022 yang hanya sekitar Rp14 miliar.
"Belajarlah dari pinjaman SMI itu yang mengakibatkan DAK infrastruktur kita menurun," kata Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, Rofiq Afifudin di Ambon, Sabtu.
Penjelasan Rofiq juga sudah disampaikan saat komisi melakukan rapat kerja dengan DPM PTSP, Balai Wilayah Sungai, Dinas PUPR, dan mitra terkait lainnya dipimpin sekretaris komisi, Hatta Hehanussa.
Menurut dia, melalui pinjaman SMI sebesar Rp700 miliar ini menjadi alasan Kementerian Keuangan menganggap sudah membantu Maluku sehingga DAK infrastruktur 2022 menjadi turun.
"Salah satu Direktur di Kemenkeu mengatakan, kalian dari Maluku ini sudah kami bantu termasuk pada saat pandemi sehingga kalian jangan marah-marah karena hanya mendapatkan Rp14 miliar," ucap Rofiq.
Baca juga: Target pendapatan daerah Maluku 2022 turun 13,20 persen, pinjaman lagi dari PT.SMI?
Terkait penggunaan dana pinjaman SMI Rp700 juta, komisi juga akan melakukan pengawasan terhadap sejumlah kegiatan fisik pada beberapa daerah.
Misalnya pembangunan sebuah jembatan di Leihitu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah, komisi meminta laporan pengerjaannya dari awal hingga rampung.
Kemudian pembangunan sarana air bersih di Galunggung, Kecamatan Sirimau (Kota Ambon) yang airnya belum bisa mengalir kepada masyarakat, maupun program serupa di kabupaten lain seperti Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Baca juga: Pemkab Malra berencana pinjam dana bangun pasar MTH Elat, pemerataan pembangunan
Legislator Maluku soroti pinjaman SMI pengaruhi DAK 2022
Sabtu, 12 Maret 2022 16:25 WIB
Arsip. Proyek peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. (ANTARA/Siprianus Yanyaan)
