Ambon (ANTARA) - Balai Wilalah Sungai (BWS) Maluku telah menyurati Kadis PUPR dan Kalak Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) untuk menarik bantuan material berupa bahan banjiran bila tidak dimanfaatkan secara maksimal.
"Kami sudah menyurati secara resmi terkait permintaan bronjong yang merupakan bahan banjiran yang sudah diserahkan ke SBT. Ini merupakan SOP, maka kami harus membuat laporan pertanggungjawaban," kata Kepala Seksi Perencanaan BWS Maluku, Edwin Leatemia di Ambon, Rabu.
Namun, apabila bahan banjiran berupa bronjongnya memang belum terpasang, maka BWS segera akan menariknya, sebab masih ada kebutuhan pada beberapa daerah lain yang sudah menyurat.
Dia juga menyampaikan terima kasih atas masukan anggota Komisi III DPRD Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten SBT, Fauzan Alkatiri terkait bantuan peralatan penanggulangan bencana banjir yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Pada tahun anggaran 2021, ada sembilan kegiatan balai di Maluku, dua diantaranya merupakan kegiatan multi years contrack yakni kelanjutan pembangunan Waeapo di Pulau Buru dan jaringan irigasi di Kobi, pulau Seram.
Tujuh kegiatan lainnya single years contrack terdiri dari dua kegiatan pengaman pantai, pengendali sedimen, ditambah empat kegiatan air tanah serta air baku.
Kegiatan proyek pembangunan infrastruktur ini ada di Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Kabupaten Buru, dan Kota Ambon.
"Ini adalah gambaran kegiatan kami di tahun 2021 dan data-datanya telah diberikan kepada Komisi III DPRD provinsi untuk melakukan agenda pengawasan di lapangan," kata Edwin.
BWS Maluku surati PUPR SBT tarik bantuan bahan banjiran, begini penjelasannya
Rabu, 9 Maret 2022 15:58 WIB