Ambon (ANTARA) - Deputi I Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin Tetelepta akan mendorong tingkat elektrikasi listrik mencapai 100 persen di seluruh wilayah Maluku, hingga akhir 2022 atau pertengahan 2023.
"Sebagai Deputi I KSP saya akan mendorong pihak PT. PLN untuk mewujudkan komitmennya melistriki seluruh wilayah di Maluku pada akhir tahun 2022 dan paling terlambat pertengahan 2023," kata Febry di Ambon, Kamis.
Febry berkunjung kampung halamannya dalam rangka menghadiri peresmian operasional pembangkit listrik kapal atau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 1, di Negeri Waai, Pulau Ambon, Provinsi Maluku bersama Gubernur Maluku Murad Ismail, Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends dan Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN Adi Priyanto.
Menurut Febry, bagi KSP tidak ada kata tidak untuk memastikan elektrikasi listrik terlaksana di seluruh pulau di Maluku, hingga pertengahan tahun 2023.
"Kalau seluruh daerah di Maluku sudah terlistriki dengan baik, maka akan memberikan dampak ganda bagi masyarakat termasuk nelayan bisa membangun cold storage untuk menampung seluruh hasil tangkapan ikan dari perairan Maluku yang tergolong kaya dan melimpah potensi sumber daya," ujarnya.
Pengoperasian BMPP Nusantara 1 di Ambon, sangat strategis dan istimewa bagi masyarakat Maluku, mengingat pembangkit listrik kapal itu merupakan produk dan karya cipta pertama yang dihasilkan anak bangsa, melalui kolaborasi anak perusahaan PLN PT Indonesia Power bersama PT PAL dengan total investasi yang dihabiskan yakni Rp997 miliar.
BMPP Nusatara I, menurut Febry merupakan penjabaran dari visi Presiden Joko Widodo untuk melistriki Indonesia atau dan menciptakan Indonesia sentris, serta di sisi yang lain sebagai bentuk kolaborasi antara PT PAL Indonesia dengan PT PLN persero dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden No.2 tahun 2022 tentang penggunaan produk dalam negeri.
"Apalagi kapal pembangkit listrik terapung ini adalah produk pertama yang dihasilkan anak-anak Indonesia. Ini kesempatan emas bagi Maluku untuk mencapai kemandirian energi. Kehadiran BMPP membuat Pulau Ambon saat ini mengalami kelebihan suplai listrik 42,5 MW," katanya.
Kelebihan daya listrik ini bisa dimanfaatkan berbagai pihak untuk berinvestasi di berbagai bidang, peningkatan industri maupun pengembangan pariwisata.
"Investor dalam dan luar negeri tidak perlu ragu lagi untuk berinvestasi skala besar di Maluku karena daya listrik tersedia dalam jumlah sangat besar, termasuk membangun penampung ikan skala besar, sehingga Pulau Ambon menjadi pusat pendaratan perikanan moderen dan maju di masa mendatang.
Saat ini, masih ada dua BMPP yang sedang dibangun PT. PAL Indonesia yakni Nusantara 2 juga berkapasitas 60 Mw yang akan ditempatkan di Kolaka Sulawesi Selatan untuk memenuhi kebutuhan daya listrik untuk pembangunan smelter.
Sedangkan BMPP Nusantara 3 akan dijadikan cadangan dan siap digerakkan untuk mengatasi krisis listrik di berbagai tempat di Tanah Air.
"Pokoknya saya akan mendorong PLN bekerja keras untuk menyelesaikan masalah kelistrikan yang terjadi di Maluku paling terlambat hingga pertengahan 2023," katanya.
