Pemprov Maluku siapkan 10 ton beras untuk pengungsi Kariuw

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku masih memiliki persediaan beras sebanyak 10 ton yang siap disalurkan kepada para pengungsi Kariuw yang terdampak konflik di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

"Kemarin itu kita sudah persiapkan 10 ton beras yang rencananya akan diantarkan sendiri oleh Gubernur Maluku," kata Plt. Sekretaris Daerah Maluku Sadli le, di Ambon, Rabu.

Ia menjelaskan armada pengangkut bantuan bergerak menuju Pelabuhan Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, namun tiba-tiba ada insiden penembakan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di perbatasan hutan Aboru-Hulaliu saat itu. Akibatnya, penyaluran bantuan mengalami penundaan.

Baca juga: TNI-Polri patroli gabungan pascapenembakan warga di Haruku Maluku

Namun, ia memastikan beras 10 ton tersebut masih ada.

Kemudian ada lagi rencana Pemda hendak mengungsikan warga ke Negeri Passo, Kecamatan Baguala dan Negeri Suli, Kecamatan Salahutu tetapi rencana ini tidak jalan.

"Kita sudah bikin paket dari beras itu didukung sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya sebagai persiapan mengunjungi para pengungsi, namun sampai sekarang pengungsinya itu juga tidak ada," jelas Sadli Ie.

Menurut dia, untuk merajut perdamaian antara warga yang bertikai di Pulau Haruku, memang harus ada tindakan-tindakan konkrit dan Pemprov juga merespon berbagai masukan dari pimpinan dan anggota komisi I DPRD Maluku.

"Kalau menyangkut masalah bantuan anggaran, baik dari TNI maupun Polda Maluku maka untuk sekarang kami lagi berproses dan nanti melalui persetujuan DPRD kita masuk melalui dana perubahan, kalau itu sifatnya mendesak (emergency)," ucapnya.

Untuk itu Plt Sekda Maluku telah melakukan rapat kerja dengan BPKAD serta Bappeda provinsi untuk mengawali berbagai langkah sesuai peraturan gubernur untuk menjadi dasar dalam memberikan bantuan.

"Prinsipnya pemprov tetap punya perhatian sesuai koridor kewenangan, dan kalau memang Pemkab Malteng tidak punya respons lagi dalam menangani masalah pengungsi Kariuw, mestinya disampaikan ke pemprov sehingga ada dasar untuk melakukan intervensi," ujar Sadli.

Baca juga: Polda Maluku selidiki Penembakan misterius di Pulau Haruku