Pemkab Kepulauan Tanimbar siapkan program tekan inflasi, begini penjelasannya

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar, Maluku, menyiapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok maupun inflasi, menindaklanjuti keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.

"Kami siap melaksanakan intervensi sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk untuk menahan dan mengendalikan laju inflasi, termasuk di Kepulauan Tanimbar," kata Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel Indey, di Ambon, Rabu.

Menurutnya, keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM turut berdampak terhadap kenaikan harga pangan serta berdampak pula pada penghasilan tukang ojek, nelayan serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah kerjanya.

Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku itu menyatakan pihaknya segera melakukan rapat internal dengan seluruh pimpinan OPD teknis, terutama Tim Anggaran dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemkab Tanimbar untuk pemotongan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk subsidi kepada masyarakat terdampak kenaikan harga BBM.

"Pemotongan dana dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH) segera dilakukan untuk dijadikan subsidi kepada masyarakat yang benar-benar terdampak, terutama tukang ojek, nelayan, dan UMKM," katanya.

Baca juga: Menko Airlangga: Delapan langkah kendalikan inflasi daerah

Dia pun menginstruksikan instansi teknis terkait untuk mendata warga miskin yang belum tersentuh bantuan untuk segera ditangani melalui anggaran dua persen yang dipotong itu.

Dia menginginkan dana yang dipotong dari APBD itu dimanfaatkan dengan benar dan peruntukannya tepat sasaran yakni masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Disamping itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, serta Dinas Pertanian Maluku untuk menggalakkan tanam cabe dan bawang merah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"Program tanam cabe dan bawang ini merupakan bagian dari instruksi Gubernur Maluku Murad Ismail untuk dilakukan di 11 kabupaten/kota mengingat dua komoditi ini menjadi penyumbang terbesar inflasi di Maluku," katanya.

Dia juga menginstruksikan instansi teknis untuk setiap saat memantau pergerakan harga kebutuhan pokok di pasaran, sehingga bisa diintervensi melalui operasi pasar maupun pasar murah jika terjadi kenaikan harga.

Baca juga: Rupiah menyusut tertekan data inflasi AS yang masih tinggi