Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan langkah-langkah dan capaian Kementerian Sosial (Kemensps) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan melayani masyarakat, memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Di hadapan tim Evaluator Kementerian PAN-RB, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan Kemensos telah mengembangkan inovasi program, penataan kelembagaan, pengembangan teknologi, serta mendekatkan layanan, membuka akses partisipasi dan pengawasan masyarakat.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, Mensos Risma menyatakan masyarakat bisa memanfaatkan berbagai aplikasi pengaduan seperti SP4N-Lapor!, PPID, Whistleblowing System KPK, dan aplikasi Cek Bansos Kemensos, bila mereka menghadapi berbagai masalah di lapangan.
“Di aplikasi cekbansos, misalnya, masyarakat bisa mendaftarkan diri bila namanya belum masuk basis data dan bisa menyanggah orang lain yang dipandang tidak layak mendapatkan bantuan,” kata Mensos Risma.
Baca juga: Mensos Risma berdayakan ibu dari bayi "Manusia Silver", begini penjelasannya
Untuk meningkatkan respons cepat, Kemensos juga membangun Command Center (CC). Layanan ini beroperasi 24 jam setiap hari dengan diawaki oleh petugas yang hadir di ruang CC. Petugas menerima layanan telepon 171 yang segera direspons petugas.
CC dilengkapi dengan berbagai fasilitas monitoring dalam layar digital, termasuk di dalamnya layanan informasi kebencanaan. Fasilitas ini memungkinkan petugas dapat mendeteksi lokasi gempa dengan realtime, dan memotret kondisi lokasi bencana.
Dengan kemampuan ini, memungkinkan penanganan darurat lebih cepat kepada penyintas bencana. Layanan dalam CC juga menyediakan getagging pada lokasi tempat tinggal penerima bantuan.
“Dengan begitu, dapat diketahui apakah bantuan tepat sasaran atau tidak. Aduan masyarakat terkoneksi dengan pendamping lapangan di daerah secara langsung,” kata Risma.
Layanan Kemensos juga semakin inklusif dengan menjangkau penerima manfaat di berbagai wilayah, termasuk wilayah terpencil. Petugas harus menempuh jarak ratusan kilometer, berjam-jam menggunakan kapal, pesawat kecil, ke daerah-daerah terpencil, seperti pedalaman Papua.
“Keperluannya bermacam-macam, baik untuk menjemput disabilitas atau penyandang masalah sosial lainnya, ke tempat yang sangat jauh di kepulauan agar mereka menerima layanan. Juga untuk keperluan mengantar bufferstock bencana. Pekerjaannya ya sangat berisiko. Namun, inilah layanan yang harus diberikan,” kata Mensos.
Baca juga: Mensos RI kunjungi Halmahera Utara yang terdampak banjir
Kemensos juga memperkuat kemandirian dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas. Kemensos memberikan bantuan ATENSI dan kewirausahaan untuk membantu penyandang disabilitas hidup layak dan mandiri secara ekonomi.
Reformasi birokrasi berbasis elektronik juga dilakukan untuk memudahkan prosedur seperti kepegawaian dan kearsipan. Kemensos melakukan aksi nyata dalam pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam setiap pekerjaan, seperti pengambilan keputusan yang menentukan arah kebijakan, Kementerian Sosial melibatkan KPK, Bareskrim, Kejaksaan Agung, BPKP, dan APH yang lain.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Harry Hikmat menyampaikan bahwa Kemensos telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan dampak efektif pada pencapaian kerja, dapat lebih cepat menangani permasalahan, juga untuk asesmen pegawai supaya dapat mencapai 100 persen dilakukan dengan pihak ketiga.
Baca juga: Menyisiri Sungai ke lokasi bencana, Mensos Risma antar bantuan kemanusiaan ke lereng Sibolangit
