BKKBN Malut gelar diskusi bahas penanganan kasus stunting

Ternate (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Pemkab Halmahera Tengah menggelar diskusi panel audit dalam pengelolaan manajemen kasus stunting tahap II.

Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Renta Rego di Ternate, Rabu, mengatakan, sesuai ketentuan, percepatan stunting dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga dan menjamin pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, meningkatkan Askes dan kualitas pelayanan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

"Adapun pilar target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2022 di antaranya peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat ," ujarnya.

Baca juga: BKKBN Malut fokus wujudkan program penurunan stunting di daerah 3T

Dia menyebut, peningkatan konvergensi intervensi dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

Sedangkan, untuk Rencana aksi Nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia (RAN PASTI), rencana aksi Nasional : pendekatan berisiko pasal 8 diantaranya, penyediaan data keluarga berisiko stunting.

Dia menyebut, target pravelensi stunting Malut menurut kabupaten/kota pada tahun 2021 - 2022 dimana Halteng berada pada urutan dua dan tahun 2021 target 29,1 dan tahun 2022 target 22,73.

Sementara itu, Asisten I bidang Pemerintahan Pemkab Halteng, Husen Ali dihubungi mengatakan, masalah stunting penting untuk di selesaikan , karena berpotensi mengganggu sumber daya manusia karena berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak.

Dimana, untuk hasil dari Survei Status Gizi Indonesia ( SSGBI ) menunjukkan bahwa angka stunting berada pada 27,67 persen tahun 2019.

Baca juga: BKKBN Malut kawal pemutakhiran PK-22, jangan ada titipan


"Walaupun angka stunting menurun namun angka tersebut masih di nilai tinggi, mengingat who menargetkan angka stunting tidak bisa lebih dari 20 persen data bank dunia mengatakan bahwa angkatan kerja yang pada masa bayinya mengalami stunting mencapai 54 persen artinya sebanyak 54 persen angkatan kerja saat ini adalah berpotensi stunting," ujarnya.

Angka stunting penyebab berbagai faktor , kekurangan gizi pada bayi dan masih ada 1,2 juta bayi di indonesia lahir dalam kondisi stunting di kabupaten halmahera tengah yang sudah di audit 6 bayi/balita, bumil resiko tinggi 13 orang , ibu paska salin berisiko tinggi 2 orang,” tambahnya.

Prevelensi stunting kabupaten Halteng 29, % persen. Sehingga upaya pemerintah kabupaten Halteng untuk menurunkan ke angka 14 persen pada tahun 2024 data pendataan keluarga tahun 2021 di kabupaten Halteng , selesai dilakuan verifikasi dan validasi data keluarga yang beresiko tinggi di kabupaten Halteng selesai dilakukan pemutakhiran data keluarga beresiko stunting sementara berjalan sampai akhir Oktober 2022.


Baca juga: BKKBN minta elemen di Malut bantu turunkan angka kekerdilan