"Pertemuan yang dilakukan ini merupakan tindaklanjut dari penandatanganan kerjasama yang sudah dilakukan sebelumnya," ujar Kepala BKKBN Maluku Charles Brabar di Ambon, Rabu.
Menurut Charles BKKBN sendiri memiliki kewajiban untuk membangun kerjasama sebanyak dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi salah satunya UKIM guna percepatan penurunan stunting di Maluku.
"Kerjasama ini perlu ditindaklanjuti dengan program-program nyata untuk kepentingan masyarakat Maluku ke depan," kata dia.
Pasalnya program percepatan penurunan stunting yang ditargetkan pemerintah sendiri harus rampung pada 2024.
"Sehingga kita akan melihat apakah stunting di Maluku dan Indonesia bisa turun sesuai harapan ataukah tidak," kata dia melanjutkan.
Dia mengatakan BKKBN Provinsi Maluku akan melakukan kerjasama di bidang kesehatan masyarakat dan komunikasi social kemasyarakatan.
Untuk itu diperlukan koordinasi khusus dengan Fakultas Kesehatan dan Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) UKIM.
"Teknisnya nanti ketika program KKN, mahasiswa dibekali dengan muatan-muatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, sehingga ketika di lapangan mahasiswa dapat berkomunikasi, memberikan edukasi langsung dengan masyarakat di desa KKN, selain membangun fisik," katanya.
Sementara itu Rektor UKIM Dr Henky Herzon Hetharia menyambut baik terobosan serta inovasi tersebut untuk membantu pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di Maluku.
"UKIM diwajibkan untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar, sehingga dalam spirit ini ada agenda-agenda yang mesti dilakukan dan mahasiswa tidak hanya belajar di kelas tetapi turun di lapangan dan mampu mengimplementasikan ilmu kepada masyarakat," tambahnya.
