Pemkot Malut minta jajaran utamakan penanganan sampah

Ternate (ANTARA) - Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), meminta seluruh jajaran di kelurahan dan kecamatan untuk mengutamakan sosialisasi dan penanganan sampah, karena telah dibangun berbagai sarana infrastruktur dalam mendukung Ternate kota bersih.

"Saya harapkan agar lurah berada di tiga kecamatan Kota Ternate memanfaatkan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang telah disediakan, karena telah terbangun 25 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) tematik di 25 kelurahan dan ini harus menjadi prioritas utama," kata Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman dihubungi, Minggu.

Dia menyebut, masyarakat butuh sosialisasi dan edukasi dari aparatur pemerintah hingga di tingkat kelurahan, karena ketersediaan TPS tematik ini, maka warga harus membuang sampah sesuai dengan jadwal, terutama saat armada sampah mengangkut sampah di pagi hari.

Untuk itu, wali kota meminta agar camat dan lurah yang bertugas di wilayah kerja untuk turun ke lapangan mengecek berbagai kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur sampah.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi dalam penanganan sampah harus terus digalakkan, karena camat dan lurah seharusnya 70 persen berada di lapangan, memantau dan melayani warganya, sedangkan 30 persen berada di kantor.

Apalagi, kata wali kota, dirinya telah berulangkali menginstruksikan kepada instansi terkait untuk fokus dalam penanganan masalah urgen yang dibutuhkan masyarakat seperti sampah, karena ini menjadi program utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena saat ini, masyarakat kritis dalam berbagai kebutuhan, sehingga penanganan sampah menjadi prioritas utama.

Wali Kota menyebut, dalam penanganan sampah, Pemkot Ternate telah sebarkan sebanyak 50 armada pengangkut sampah telah dioperasikan di tiga kecamatan wilayah Kota Ternate untuk mendukung Ternate kota bebas sampah.

Wali Kota menyebut, Pemkot Ternate juga sediakan armada roda tiga atau Kaisar pengangkut sampah melalui Bantuan pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berasal dari alokasi dua persen Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan ini akan menjadi prioritas utama untuk kepentingan masyarakat.