Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, meminta pimpinan dan pelayan Gereja Protestan Maluku (GPM) lebih fokus melayani umat dalam semangat menghadirkan keadilan dan damai sejahtera di tengah masyarakat.
"Pemerintah membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, pimpinan dan seluruh komponen GPM. GPM harus lebih memfokuskan kebijakan pelayanannya guna menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh umat beragama di Maluku," kata Gubernur Ralahalu pada peringatan HUT ke-76 GPM, di Ambon, Selasa (6/9) malam.
Menurut Ralahalu, sebagai sebuah institusi keagamaan dan telah matang usianya GPM telah memberikan sumbangsih besar untuk kemajuan pembangunan di Maluku, terutama penguatan iman dan spiritual bagi umat Kristiani.
"Semoga di usia yang semakin matang, GPM akan terus memainkan peranan penting bersama komponen agama lainnya dalam menghadirkan damai sejahtera dan kedamaian hakiki di Maluku," katanya.
Ralahalu juga meminta para hamba atau pelayan di lingkup GPM menjalankan fungsi dan perannya mengajar umat untuk tetap percaya dan mengimani kemahakuasaan Tuhan pencipta alam semesta, kendati terkadang harus menghadapi realita hidup yang sulit dan penuh tantangan.
Gubernur juga berharap, GPM tetap eksis bersama kelompok gereja saudara lainnya di Indonesia untuk membangun persekutuan dan persaudaraan, sekaligus mendukung organisasi Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Ralahalu juga memberikan apresiasi besar terhadap para Pendeta yang terus melaksanakan misi pelayanan kendati menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan damai sejahtera dan persaudaraan di tengah konteks kehidupan bermasyarakat saat ini.
"Terpenting GPM telah menjalin kerjasama dan bergandengan tangan dengan elemen agama lainnya untuk menerapkan pola hidup yang penuh cinta kasih, persaudaraan dan kekeluargaan antarmasyarakat di Maluku, sehingga berbagai masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan kemanusiaan dan bukan kekerasan," tandasnya.
Kendati demikian, ujar Ralahalu, masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati keadilan dan damai sejahtera serta membutuhkan uluran tangan dan kemurahan hati sesamanya.
Masalah keadilan, menurutnya, bukan semata-mata menyangkut proses hukum melalui lembaga peradilan yang berlaku di Indonesia, atau hal-hal yang terkait dengan program kebijakan dan pembangunan yang dicanangkan pemerintah, tetapi sebagai umat beragama dapat memberlakukan sesamanya dengan adil dan penuh cinta kasih.
Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM, John Ruhulessin, menegaskan, selama 76 tahun brkiprah GPM telah mengalami banyak perubahan baik secara sengaja maupun tidak, bahkan dalam satu dasawarsa terakhir konsisten melakukan perubahan cara berpikir ke arah yang lebih terbuka, inklusif, pluralis dan peka terhadap berbagai problematika sosial kemasyarakatan.
"Disadari pula bahwa di tengah perubahan itu terkadang sentimen primodialisme muncul seiring dengan otonomi daerah. Harapan kami agar hal ini jangan sampai menimbulkan problematik yang rumit di masa mendatang," katanya.
Dia menegaskan, pihaknya tidak jemu-jemu mengajak para pelayan dan umat untuk memaknai salah satu wawasan eklesiologi GPM yakni "keluarga Allah", dengan meletakkan kesadaran bergereja, di mana dampaknya akan terbangun intimitas diantara anggota keluarga serta terdorong untuk saling membantu, menolong, menopang, memulihkan dan menanggung beban satu sama lainnya.
Ruhulessin berharap, melalui momentum HUT ke-76 seluruh warga GPM dapat melangkah lebih maju pada penguatan karakter dan kultur bergereja, basis-basis pembinaan, penguatan pastoralia serta pendampingan.
"Gereja tidak hanya dapat mengembangkan sebuah etika sosial, tetapi gereja itu sendiri harus menjadi sebuah etika sosial," tandasnya.
Ruhulessin juga mengajak semua warga GPM untuk menjadikan momentum HUT GPM untuk semakin mencintai kemanusiaan dan perdamaian serta alam semesta yang merupakan ciptaan Tuhan.
