BEM Unpatti Ambon Tolak Kenaikan BBM

Ambon (Antara Maluku) - Puluhan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Jumat siang, melaksanakan aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp1.500 menjadi Rp6.000 per liter.

Wartawan ANTARA, melaporkan, para pengunjuk rasa  tidak diizinkan personil polres pulau Ambon dan pulau - pulau Lease masuk ke halaman kantor Gubernur Maluku dan terpaksa berorasi di depan pintu masuk.

Mereka mendesak bertemu Gubernur Maluku, karel Albert Ralahalu untuk menyampaikan pernyataan sikap.

Setelah bernegosiasi dengan personil Satpol PP kantor Gubernur, mereka dipertemukan dengan Asisten Pemerintah Pemprov Maluku, Frangky Renyaan.

Keinginan bertemu Gubernur Ralahalu gagal karena orang nomor satu di Maluku itu melakukan rapat dengan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Maluku terkait pertikaian antarwarga desa Porto - Haria, pulau Saparua, kabupaten Maluku Tengah sejak Rabu (7/3) malam.

Demonstran yang dipantau Ketua BEM Unpatti Ambon, Sri Andhini Kabila itu sempat saling dorong dengan personil polisi.

Mereka menyesalkan tidak diizinkan masuk halaman Gubernur Maluku dan diterima Gubernur Ralahalu.

"Kami ini mendapat persetujuan dari Rektor Unpatti Ambon, Prof.DR. Tommy Pentury untuk meminta pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi maupun Tarif Dasar Listrik (TDL) yang pastinya menyengsarakan rakyat," teriak demonstran.

Negosiasi untuk bertemu Gubernur Ralahalu gagal sehingga diputuskan bubar karena saatnya melaksanakan Sholat Jumat pada pukul 12.21 WIT, menyusul orasi sejak pjukul 11.30 WIT.

Demonstran menilai Gubernur Ralahalu kurang menghargai BEM Unpatti Ambon untuk menyampaikan aspirasi sehingga mengancam akan kembali berunjuk rasa pada pekan depan dengan jumlah di atas 500 mahasiswa.

"Kami ini hanya ingin menyampaikan aspiras rakyat di Maluku, namun Gubernur Ralahalu sebagai wakil pemerintah pusat kurang menghargai, makanya bakal kembali berunjuk rasa dengan jumlah besar," teriak demonstran sambil bubar untuk yang beragama Islam menunaikan Sholat Jumat di Mesjd Raya Alfatah Ambon.

Naik Rp1.500

Menteri Energi dan Sumber Daya Miniral Jero Wacik mengatakan pemerintah telah mengusulkan harga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp1.500 menjadi Rp6.000 per liter.

"BBM memang terpaksa harus naik karena situasi dunia seperti ini. Kalau tidak dilakukan nanti ekonomi kita yang hancur," ujanya.

Dia mengakui sudah mengusulkan kenaikan sebesar Rp1.500 menjadi menjadi Rp6.000. "Sudah diajukan pada 4 Maret 2012. Suratnya oleh Menteri Keuangan tanggal 29 Februari (2012), kemudian naik 1.500 berarti menjadi 6.000. Angka 6.000 ini pernah kita alami selama tiga tahun, jadi bukan angka baru sebenarnya. Jadi biar masyarakat tidak  kaget lagi," tandasnya.

Dia berharap tidak ada perubahan angka kenaikan minyak seperti yang diusulkan pemerintah. "Kita usulkan itu, kalau bisa jangan berubahlah, karena kalau berubah nanti berat lagi kita. Kira-kira kami hitung itulah angka yang sementara ini pas," tegas Jero Wacik.

Dia juga berharap kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak ditunda lagi dari tanggal 1 April 2012.

"Kita usahakan begitu, mudah-mudahan lancar, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Kalau bisa APBN Perubahannya disetujui bisa lebih cepat sambil mempersiapkan segala sesuatunya mengenai kompensasi." kata Jero wacik.