Petugas gabungan razia kamar Rutan Ternate

Ternate (ANTARA) - Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas ll B Ternate, Maluku Utara, bersama personel TNI dan Polri melakukan razia di kamar warga binaan pemasyarakatan guna mencegah peredaran narkoba di kawasan rutan.

"Ini sebagai langkah preventif pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta mencegah beredarnya narkoba di dalam rutan dan bentuk implementasi tiga kunci pemasyarakatan, maju back to basics," kata Kepala Rutan Kelas II B Ternate Yudhi Khaerudin di Ternate, Kamis.

Ia menjelaskan pemeriksaan itu dilakukan menyeluruh di semua blok, dari blok 1 sampai 12.

Baca juga: Seorang Napi Rutan Kelas II B Weda kabur

Petugas tak menemukan narkoba, hanya beberapa benda yang dilarang berada dalam penjara, seperti kartu remi, sendok aluminium, gelas, dan benda berbahan kaca serta korek api.

"Hanya ditemukan barang-barang terlarang yang bisa berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Semuanya langsung kami sita untuk dimusnahkan," jelas dia.

Selain razia, pihaknya juga memeriksa urine 30 orang petugas rutan untuk memastikan semua anggota bersih dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

"Alhamdulillah petugas yang menjalani tes urine tidak satu pun positif narkoba," katanya.

Baca juga: Rutan Kelas II B Weda usulkan 34 napi dapat remisi HUT RI ke-78

Sementara itu, Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara menegaskan kepada seluruh petugas lapas dan rutan untuk secara rutin melakukan razia setiap barang bawaan keluarga napi saat berkunjung.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara Lili menyatakan pihaknya telah meminta kepada kepala lapas dan rutan untuk sering razia.

Hal ini disampaikan setelah ditemukan sejumlah barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate belum lama ini.

"Tapi, saya tetap saja memantau supaya Lapas Ternate itu kondisinya kondusif terus, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ucap Lili.

Lili menyatakan, pihaknya melakukan razia ditempat hunian para narapidana itu sekali dalam sebulan.


Baca juga: KPK tegaskan tak beri toleransi pelanggaran internal