Ambon (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menyiapkan sebanyak 5.092 personel untuk mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 guna menciptakan situasi aman dan damai.
"Jelang pemilu serentak di 2024 Polda Maluku telah menyiapkan rencana operasi dan akan menurunkan 5.092 personel bersama peralatan, " kata Wakapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Stephen M. Napiun, Ambon, Minggu.
Personel akan bertugas di lapangan baik dalam pengamanan di tempat pemungutan suara maupun pengawalan kotak suara dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu,
Ia juga menyampaikan dalam waktu dekat akan melaksanakan operasi Mantap Brata pengamanan Pemilihan Umum 2024.
Selain itu, Polda Maluku juga akan melaksanakan cooling system (sistem pendingin) yang didukung Kodam XVI/Pattimura bersama semua unsur terkait lainnya.
“Cooling system bertujuan agar situasi jelang pemilu dapat aman dan tenang sehingga tiba pada saatnya nanti pelaksanaan Pemilu serentak, situasi di wilayah Maluku tetap kondusif," terangnya.
Brigjen Stephen mengatakan, meski dengan keterbatasan personel, namun Polda Maluku akan tetap bekerja secara maksimal dalam mengamankan Pemilu 2024.
"Kami akan tetap bekerja maksimal dalam pengamanan melibatkan personel Kodam Pattimura sebagai mitra kerja, ditempatkan bersama sebagian personel Polda Maluku sebagai pasukan pemukul yang siap digerakan apabila terjadi konflik saat pemilu," katanya.
Terkait potensi konflik di beberapa titik rawan saat pemilu serentak, Brigjen Napiun mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan.
“Kita juga telah melakukan sosialisasi bersama masyarakat dengan harapan berperan mewujudkan pemilu yang aman damai," katanya.
Ia menekankan netralitas personel Polri di wilayah Maluku dalam pelaksanaan pemilu serentak nanti. Ia juga menegaskan, setiap anggota Polri tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Bahkan siapa yang melanggar akan diberikan tindakan tegas.
"Jadi ketentuannya sudah ada pada Undang-Undang no 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Ini sudah sangat jelas anggota Polri dilarang terlibat dalam politik praktis,” ujarnya.
“Kami juga akan melakukan penarikan personel ke Polda Maluku bagi yang saudara atau keluarganya ikut calon legislatif sebagai langkah pencegahan karena bisa jadi tuntutan keluarga membuat yang bersangkutan tidak bisa netral," katanya.
Senada dengan Wakapolda, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, menegaskan pihaknya juga akan tetap netral dan tidak berpihak kepada siapapun.
Sejalan dengan itu Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun meminta seluruh masyarakat untuk dapat ikut mewujudkan pemilu yang damai di wilayah Maluku.
"Kami sebagai penyelenggara berharap dukungan dari seluruh masyarakat Maluku untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai sebagai alat memperkuat persatuan dan kesatuan membangun bangsa," pintanya.
Rifan juga berharap peran maksimal TNI dan Polri dalam mendukung proses pelaksanaan pemilu, yang dimulai dari proses distribusi surat suara hingga pada pengamanan TPS maupun semua kegiatan terkait lainnya.
"Saat ini kami bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan bersama di lapangan dengan baik dan itu wujud sinergi, " katanya.
