Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkomitmen mengentaskan kemiskinan di Maluku dari perdesaan dengan melaksanakan tiga program unggulan.
"Salah satu program tersebut namanya Program Satu OPD Satu Desa Binaan. Artinya setiap OPD bertanggung jawab membantu satu desa binaan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie, di Ambon, Selasa.
Sekda Sadali mengatakan pengentasan kemiskinan di desa-desa itu bisa dengan melakukan intervensi program pada desa-desa binaan, dengan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat sesuai dengan lokus yang ada pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menyampaikan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 90 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Program Satu Organisasi Perangkat Daerah Satu Desa Binaan, Gubernur mengharapkan program ini harus dimaksimalkan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku.
Pasalnya saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Maluku masuk ke dalam 15 provinsi termiskin di Indonesia.
Selain Program Satu OPD Satu Desa Binaan, Sekda mengatakan pendampingan berkelanjutan kepada UMKM dari pedesaan juga perlu dilakukan agar UMKM Maluku mampu bersaing dengan UMKM lainnya.
"Karena hal ini menjadi target pemerintah provinsi dalam penanganan tingkat kemiskinan di Maluku, oleh sebab itu setiap OPD harus berupaya untuk mewujudkan program ini, karena yang berhasil akan diberikan reward," kata dia menjelaskan.
Menurutnya, pimpinan OPD harus segera melakukan langkah komprehensif mulai dari tahap perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.
“Masing-masing OPD bisa membentuk tim untuk serius menangani Program Satu OPD Satu Desa Binaan, dan setiap pimpinan OPD wajib mengawal jalannya kegiatan ini," katanya pula.
Kendalikan inflasi
Selain itu, ada program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pangan Murah. Asisten Bidang Perekonomian Setda Provinsi Maluku Habibah Saimima menyampaikan bahwa pelaksanaan usaha dan strategi dalam menjaga dan mengendalikan Inflasi, mengacu pada 4K yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Kebijakan dan strategi pengendalian inflasi ini dilaksanakan oleh anggota TPID Provinsi Maluku, baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing OPD sesuai dengan tupoksi, serta membangun kerja sama dengan kabupaten/kota, terutama Kota Ambon dan Kota Tual yang merupakan IHK di Provinsi Maluku," katanya lagi.
Saimima juga mengatakan, strategi yang saat ini dilakukan oleh TPID Maluku adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar yang dilaksanakan setiap Selasa pada pukul 09.00 WIT, berlokasi di Pasar Batu Merah dengan harga jual di bawah harga pasar.
“Kami juga mendirikan kios pengendali di Pasar Mardika yang menyediakan beberapa kebutuhan pangan pokok, seperti beras, minyak goreng Minyakita, gula pasir, dan lain sebagainya, yang dipasok oleh Bulog Maluku dan Maluku Utara," ujarnya.
Saimima mengatakan setiap Kamis, TPID Maluku juga melaksanakan rapat koordinasi guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GPM atau operasi pasar yang dilaksanakan pada hari Selasa.
Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku Hadi Basalamah pada lain kesempatan menyampaikan, pada masa Pemerintahan Gubernur Murad dan Wakilnya hingga tahun keempat telah memberikan gambaran percepatan yang positif dari berbagai aspek ekonomi, sosial dan pemerintahan yang tertuang di dalam RPJMD.
“Kerja-kerja berbasis pada rencana aksi yang terukur sebagaimana pencapaian ekonomi Maluku di tahun 2023 telah menunjukkan percepatan yang sangat masif, walaupun sempat mengalami kontraksi akibat kondisi COVID-19 dan bencana, namun saat ini ekonomi Maluku tumbuh 5,18 persen pada triwulan II-2023 atau lebih tinggi dari angka nasional yaitu 5,17 persen.
"Hal ini berkat kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan di Maluku, sehingga inflasi pada Agustus 2023 turun dari 6,1 persen menjadi 3,18 persen," kata dia pula.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Maluku melaksanakan tiga program entaskan kemiskinan
