Ambon (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Pemerintah Kota Ambon, Maluku berkomitmen mewujudkan cakupan kesehatan universal atau universal health coverage (UHC) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Salah satu langkah konkret untuk tercapainya UHC agar dilaksanakan sosialisasi teknis dan pengusulan kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) melalui aplikasi siks-ng,” kata Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon Harbu Hakim di Ambon, Senin.
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon secara rutin melaksanakan Forum Komunikasi Kota Ambon bersama dengan jajaran Pemerintah Kota Ambon untuk mewujudkan UHC di daerah setempat.
Ia mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan, berupa sosialisasi teknis dan pengusulan kepesertaan PBI melalui aplikasi siks-ng.
“Data tersebut akan diinput langsung oleh semua operator desa/kelurahan/negeri. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, saya mengharapkan dukungan dari Dinas Sosial, Dinas P3AMD (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat, dan Desa), Dinas Dukcapil dan organisasi perangkat desa (OPD) terkait,” katanya.
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Ambon Robert Sapulette menyampaikan daerah setempat hampir mendekati UHC dengan jumlah kepesertaan 94,40 persen.
“Target UHC yaitu mencapai cakupan peserta 95 persen dan untuk memenuhi target tersebut maka sekitar 3.250 jiwa masyarakat Kota Ambon harus ada ditambahkan sebagai peserta JKN,” katanya.
Ia mengharapkan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ambon mendampingi Pemerintah Kota Ambon untuk mempercepat UHC.
“Saya mengajak seluruh pejabat dan dinas terkait untuk menyukseskan pencapaian target UHC ini. Mari bekerja keras sesuai tugas dan fungsi masing-masing sehingga masyarakat Kota Ambon ini bisa mengakses layanan kesehatan demi terciptanya Maluku yang lebih sehat,” katanya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon R Chandra menyampaikan pihaknya membutuhkan data peserta JKN yang pindah domisili dan meninggal.
“Karena data peserta yang pindah domisili dan meninggal sangat penting untuk kami perbaharui datanya, untuk itu kami mengusulkan perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan BPJS Kesehatan,” kata dia.
