Ambon (ANTARA) - Deputi I Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI Febry Calvin Tetelepta mengatakan, berbagai potensi kekayaan alam bidang perikanan dan tambang galian C berupa batu karang di Pulau Nustual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, perlu dipetakan dan dihitung ulang untuk menentukan nilai ganti rugi kepada masyarakat yang lebih adil.
"Pulau yang masuk petuanan Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, ini akan dijadikan lokasi pembangunan pelabuhan kilang gas cair Blok Abadi Masela namun masih ada aspek non tanah yang belum dihitung (appraisal)," kata Deputi I KSP RI Febry Calvin Tetelepta di Ambon, Rabu.
Menurut dia, untuk aspek tanah yang akan dibebaskan memang sudah diappraisal tetapi nilainya hanya sebesar Rp14.000 per meter, sementara harga beras di wilayah KKT sudah di kisaran Rp18.000 per Kg.
"Jadi masih ada aspek-aspek non tanah yang belum diappraisal seperti galian C berupa batu karang yang dijual warga Rp400 ribu hingga Rp600 ribu per kubik," ucapnya.
Baca juga: Deputi 1 KSP daftar calon gubernur Maluku ke empat parpol
Kemudian ada hasil perikanan dan nilai-nilai budaya yang saat ini sementara dievaluasi oleh DKP maupun Kejaksaan Agung RI sebagai persiapan untuk dilakukan appraisal atau penghitungan ulang.
Pulau ini cukup kecil dan luasnya hanya sekitar 28 hektare dan terletak di depan Pulau Lermatang, tetapi ada sedikit masalah terkait harga lahan.
"Ada proyek yang nilainya sekitar Rp300 triliun tetapi harga tanah yang dipatok hanya Rp14.000 per meter," katanya.
Dikatakannya, kalau selama ini sumber daya alam jangan hanya dipakai sebagai penerimaan negara atau daerah, tetapi seharusnya dimanfaatkan juga bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: KSP dorong tingkatkan elektrifikasi daerah 3T untuk layanan listrik 24 jam di Maluku
"Ini ada hubungannya dengan investasi, dimana kalau hanya mengharapkan APBN dan APBD saja pasti persoalan tidak bisa diselesaikan," kata Febry.
Maluku punya banyak potensi kekayaan alam seperti migas di Blok Masela atau LIN dan pariwisata hingga pergerakan tol laut yang sangat baik.
Contohnya untuk Blok Masela sejak 25 Juli 2023 telah ditandatangani pengalihan saham dari Shell karena sekarang dari offshore menjadi onshare, dimana teknologi onshore di laut butuh waktu lima tahun untuk negosiasi luar biasa guna menjual saham karena tidak ada orang yang mau membelinya.
Tetapi pada 25 Juli 2023 telah ditandatangani pengalihan saham dari blok Masela shell 35 persen oleh Pertamina 20 persen dan Petronas 15 persen.
Pada saat itu juga ditanda tangani pipanisasi antara Pertamina dengan Inpex dan sudah diputuskan oleh Presiden RI dalam rapat kabinet bahwa 31 Desember 2029 sudah harus beroperasi, sehingga prosesnya sementara terus berjalan di mana kegiatan pembangunan infrastruktur pertama ada di Pulau Nustual.
