Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memanfaatkan dana belanja tak terduga (BTT) untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga pasokan distribusi dan harga pangan di Provinsi Maluku.
"Inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi isu nasional, sehingga beberapa waktu lalu tepatnya pada 31 Agustus 2023, ada lima arahan Presiden dalam rangka pengendalian Inflasi," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dalam keterangan yang dterima di Ambon, Kamis.
Hal itu dikatakannya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama kabupaten dan kota dan unsur terkait lainnya se Provinsi Maluku di Kota Ambon.
Sadali menjelaskan adapun kelima arahan Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan inflasi yakni memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi, melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian.
Selanjutnya integerasikan data stok neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok serta memperkuat komunikasi, sinergi dengan para pihak terkait.
“Arahan ini ditindaklanjuti dengan arahan Mendagri, yang mana salah satunya memanfaatkan dana BTT, oleh karena itu kami mengharapkan bupati/wali kota dapat menindaklanjuti untuk pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, dan stunting, dimana akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi,” ucap Sadali.
Dirinya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih ke para Bupati Walikota terutama tiga daerah yang menjadi wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah.
“Atas koordinasi yang baik, kita mampu menekan inflasi di bulan April menjadi 2,43 dari sebelumnya pada Bulan Maret berada pada angka 2,75, yang mana angka ini lebih rendah dari inflasi nasional yakni 3.00,” ujar Sadali.
Pada kesempatan itu Penjabat Gubernur Maluku juga mengimbau kepada kabupaten yang lain untuk tetap menjaga pengendalian inflasi.
“Karena tidak menutup kemungkinan Kabupaten yang lain bisa saja ditambahkan masuk ke dalam IHK yang berdampak terhadap pengaruh inflasi tingkat Provinsi,” tuturnya
Dirinya berharap agar koordinasi tetap terjaga dengan baik, dengan tetap melakukan langkah strategis 4K, yakni kita pastikan terkait dengan ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan membangun koordinasi intensif, untuk sama-sama mengendalikan inflasi secara berkala.
“Pemerintah berharap agar kita semua bergandengan tangan demi Maluku yang kita cintai, karena inflasi ini menjadi isu strategis nasional, serta menjadi fokus pemerintah pusat untuk ditangani bersama, karena nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi pusat dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi dari seluruh wilayah,” katanya.
