Ambon (ANTARA) - Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku mengintensifkan pemenuhan target realisasi penyerapan anggaran per triwulan guna memulai tahapan dalam penyusunan laporan keuangan secara berjenjang.
“Hari ini kami melakukan pra rekonsiliasi data laporan keuangan dan barang milik negara semester I tahun anggaran 2024,” ucap Kepala Divisi Administrasi, Kanwil Kemenkumham Maluku Muhammad Akram mewakili Kepala Kanwil , Hendro Tri Prasetyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Selasa.
Ia menegaskan tentang pentingnya pengimplementasian Core Value ASN Berakhlak dan tata nilai PASTI demi mewujudkan laporan keuangan Kemenkumham yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tahapan yang dilalui dalam proses tersebut merupakan sebuah usaha nyata demi mewujudkan laporan keuangan Kemenkumham wajar tanpa pengecualian dengan implementasi dengan sungguh-sungguh tentang Core Value ASN ber-Akhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif serta menjunjung tata nilai PASTI yang berarti profesional akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.
“Saya ingatkan kembali untuk kita semua agar memperhatikan dan bekerja sama dalam pemenuhan target realisasi penyerapan anggaran per triwulan, apakah sudah sesuai dengan RPD (Rencana Penarikan Dana) yang di susun setiap bulan, sehingga di akhir tahun anggaran 2024 nanti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dapat masuk peringkat 10 besar Kantor Wilayah nilai IKPA,” ujarnya.
Selain itu kata dia dari sisi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran harus transparan dan akuntabel dan tidak menjadi temuan pada saat dilakukan audit pengelolaan keuangan oleh BPK maupun inspektorat jenderal.
“Untuk itu saya berpesan kepada para operator General Ledger Pelaporan (GLP) dan aset persediaan, untuk mengikuti kegiatan yang did ampingi oleh Koordinator Kanwil dan dari Pembina Unit Eselon I dengan penuh rasa tanggungjawab dan ikhlas,” ucapnya.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Bagian Umum Eko Herdianto, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Lamargono, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Agus Soeharto, Jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis di Pulau Ambon, serta seluruh operator keuangan dan BMN pada Unit Pelaksana Teknis.
