Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggencarkan program pasar murah hingga lima kali dalam satu bulan untuk mencegah dan mengendalikan inflasi di daerah itu.
"Pasar murah ini dilakukan agar tak terjadi kenaikan harga dan penimbunan produk supaya inflasi bisa dikendalikan dan ditekan," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie di Ambon, Kamis.
Hal itu dikatakannya dalam pertemuannya dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku di Kota Ambon.
Pasar murah tersebut dilakukan pada pasar terbesar di Kota Ambon yakni pasar Mardika. Diharapkan melalui pasar murah ini masyarakat bisa mendapatkan segala bahan pokok dengan harga terjangkau ditengah cuaca ekstrem yang melanda Kota Ambon dan sekitarnya.
Sadali melanjutkan bahwa persoalan inflasi, sampai saat ini masih menjadi fokus pemerintah pusat dan menjadi program prioritas yang harus dilakukan oleh Provinsi Maluku, yang mana saat ini berdasarkan data BPS inflasi tahunan Maluku pada Juni 2024 berada pada angka 3,63 persen
“Dapat dilaporkan bahwa inflasi tahunan tiga kota/kabupaten yang masuk dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu Kota Ambon menjadi 4,49 persen, Tual 3,39 persen dan Kabupaten Maluku Tengah 2,64 persen yang artinya, kita memerlukan langkah bersama dalam menjabarkan strategi ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” kata Sadali menjelaskan.
Apalagi berdasarkan kondisi cuaca saat ini Kota Ambon dan sekitarnya tengah dilanda hujan secara intens, yang menyebabkan naiknya harga barang seperti ikan lantaran para nelayan kurang mendapatkan hasil tangkapan akibat gelombang tinggi
“Pemerintah daerah juga berupaya untuk memberikan bantuan holtikultura seperti rumah kaca atau green house dan memberikan bantuan kotak pendingin untuk nelayan tangkap,” ucapnya.
Sadali berharap melalui rapat ini, semua pihak dapat bekerja sama dalam rangka meringankan beban masyarakat, terutama membantu jika ada terjadi penimbunan baik yang dilakukan oleh pedagang maupun produsen.
“Mari kita bersama memberikan solusi untuk persoalan pengendalian inflasi guna melindungi hak masyarakat,” ucapnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Maritje, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Syuryadi Sabirin beserta seluruh Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan perbankan, Instansi Vertikal, Pelaku Usaha, dan pemangku kepentingan terkait.
