Ambon (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku mengungkapkan bahwa realisasi anggaran tahunan 2024 telah mencapai 80,76 persen menjelang akhir tahun.
"Bagi seluruh pegawai saya tekankan agar memberikan seluruh pertanggungjawaban dinas luar kepada Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN tepat waktu sehingga tidak berimbas pada peningkatan realisasi anggaran nantinya," kata Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Maluku Sem Tangke di Ambon, Selasa.
Hal itu dikatakannya saat memimpin apel senin di Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku.
Pasalnya sebelumnya Kanwil Kemenkumham Maluku melalui Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN telah menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Maluku melalui media daring.
Monev itu bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi progres pelaksanaan anggaran seluruh UPT Kanwil Kemenkumham Maluku serta menjadi sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kanwil Kemenkumham Maluku.
Kemenkumham Maluku meminta seluruh UPT untuk meningkatkan realisasi anggaran, mengingat target realisasi Semester I telah mencapai 50 persen.
Menurut Tangke, pelaporan pertanggungjawaban anggaran kepada bagian pengeolaan keungan termasuk dalam sikap disiplin yang wajib diterapkan setiap insan Kemenkumham.
Oleh sebab itu dirinya meminta para pegawai untuk terus meningkatkan kedisplinan, baik itu kedisiplinan masuk kantor dan mengikuti apel pagi maupun disiplin dalam bekerja.
“Disiplin pegawai saat ini menjadi sorotan Kepala Kantor Wilayah, dan hal tersebut menjadi atensi kita bersama untuk terus menanamkan serta mengedepankan kedisiplinan dan juga berintegritas saat bekerja," ujarnya.
Disamping itu dalam apel pagi juga dibacakan 10 budaya malu yang diikuti oleh seluruh pegawai sebagai pengingat bagi untuk menerapkan budaya malu saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum dan HAM Maluku.
