KPU Malut mulai distribusikan logistik pilkada ke daerah terjauh

Ternate (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut)  mulai mendistribusikan  logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024  ke desa-desa  terutama di daerah yang  terjauh. 

"Proses ini dilakukan bertahap, dengan prioritas wilayah terpencil dan berisiko tinggi, seperti Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Halmahera Selatan. Sementara wilayah yang dianggap lebih aman baru akan menerima logistik mendekati hari pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024," kata Ketua KPU Malut Mohtar Alting di Ternate, Senin.

Dirinya menyebut distribusi logistik dijadwalkan berlangsung hingga 26 November, sehingga sehari sebelum pemungutan suara, seluruh logistik sudah berada di 1.185 desa dan kelurahan.

Di samping itu, kata dia, untuk distribusi dimulai dari wilayah yang jangkauannya jauh agar bisa tiba tepat waktu.

"Kami pastikan semua logistik sampai sebelum pelaksanaan pungut hitung," kata dia.

Dia menambahkan, logistik yang didistribusikan meliputi surat suara, kotak suara, tinta, formulir C, alat bantu untuk pemilih tunanetra, serta perlengkapan mencoblos seperti paku dan bantalan.

Sedangkan, kekurangan surat suara sedang ditangani, Mohtar  menjelaskan bahwa kekurangan 1.047 surat suara akibat kerusakan dan kesalahan cetak di beberapa daerah, seperti Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, dan Halmahera Utara, sedang dilengkapi melalui pengadaan ulang.

Adapun total surat suara yang dicetak untuk Pilgub Maluku Utara sebanyak 966.846 lembar, dengan distribusi  Pulau Morotai 56.071, Pulau Taliabu 44.903, Kota Ternate 145.007, Tidore Kepulauan 82.828, Halmahera Barat 92.279, Halmahera Tengah 75.725, Halmahera Utara 145.452, Halmahera Selatan 185.203, Kepulauan Sula 71.683 dan Halmahera Timur 67.697 surat suara.

 KPU juga menyediakan 5.000 kotak suara, 2.378 formulir C, 2.378 bilik suara, dan 9.512 alat bantu pemilih tunanetra yang akan didistribusikan ke 2.378 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sementara itu, pendistribusian surat suara dilakukan pengawasan ketat oleh Bawaslu dan aparat keamanan.

Distribusi logistik dikawal ketat oleh TNI, Polri, Bawaslu, dan KPU untuk memastikan keamanan dan ketepatan waktu pengiriman.

 Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Malut Sumitro Muhammadia menyatakan jajaran Bawaslu dan Panwascam ikut terlibat langsung dalam pengawasan distribusi.

"Kami memastikan logistik Pilkada yang dikirim aman dan sampai di tujuan sesuai jadwal. Pengawasan ini dilakukan secara ketat," kata Sumitro.

Oleh karena itu, dengan pengawalan dan pengawasan terpadu, KPU dan Bawaslu optimistis pelaksanaan Pilkada di Maluku Utara dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai jadwal.