Ternate (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Maluku Utara (Malut) menyatakan, ada tiga kabupaten/kota di daerah ini yang belum menyampaikan angka prevelensi stunting tahun 2024.
"Ketiga kabupaten/kota yang belum melaporkan prevelensi stunting adalah Kabupaten Halmahera Tengah, Kepulauan Sula dan Pulau Morotai," kata Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Victor Palimbong di Ternate, Jumat.
Menurut dia, dari tiga kabupaten/kota tersebut masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status isinya atau perubahan prevelensinya sangat ekstrim, yaitu lebih dari 10 persen dari tahun sebelumnya.
"Di Malut tidak mengalami penurunan prevelensi stunting, namun ada kenaikan yang sangat signifikan," katanya.
Ia menyebutkan, angka prevelensi pada 2023 di Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 29,5 persen, Kepulauan Sula 18,8 persen dan Kepulauan Morotai 11,7 persen.
Ia menambahkan, BKKBN merupakan koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, karena itu BKKBN memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program penurunan stunting di berbagai tingkatan, termasuk tingkat daerah.
Untuk itu, dalam mendukung program penanganan Stunting, BKKBN Malut juga menggelar pelatihan fasilitator kabupaten dan kota untuk percepatan penurunan stunting di daerah itu.
Dia mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun BKKBN mulai tahun 2021 lalu, angka penurunan prevalensi stunting Indonesia 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023.
Ia menyebut penurunan stunting di Malut pada 2021 ke 2022 mengalami penurunan 1,4 persen dari 27,5 menjadi 26,1 persen, sedangkan pada 2023 turun 2,4 persen dari 26,1 persen menjadi 23,7 persen.
