Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berkomitmen mengevaluasi distribusi program bantuan menyusul, sebagai respons dari banyaknya keluhan masyarakat yang merasa tidak tersentuh intervensi pemerintah.
"Keluhan yang disampaikan warga sangat beragam, mulai dari kebutuhan pribadi, pendidikan anak, sampai program pemerintah yang belum mereka peroleh. Ini menjadi catatan penting bagi kami," kata Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena di Ambon, Jumat.
Komitmen itu disampaikan dalam Forum Wajar (Wali Kota Jumpa Rakyat) ke-9 yang digelar, di Balai Kota Ambon.
Dalam forum yang dihadiri puluhan warga secara langsung maupun daring, sejumlah warga mengungkapkan rasa kecewa karena tidak mendapat akses terhadap program-program bantuan pemerintah. Bahkan ada yang datang sambil menangis, karena merasa diabaikan bertahun-tahun.
Ia menegaskan, pemkot akan melakukan pemetaan ulang terhadap pelaksanaan program bantuan agar lebih merata dan tepat sasaran.
Menurutnya, jika ada ketimpangan atau kelompok masyarakat yang tertinggal, hal itu harus segera diperbaiki.
"Kami akan evaluasi. Kalau itu menjadi kewenangan pemerintah kota, akan kami putuskan langsung. Kalau bukan, kami bantu koordinasikan dengan instansi terkait," ujarnya.
Wali Kota juga mengapresiasi keberanian warga menyampaikan langsung persoalan mereka. Partisipasi aktif masyarakat,m, merupakan bentuk kepercayaan terhadap pemerintah.
"Kalau mereka tidak percaya, tidak mungkin mereka datang dan bicara terbuka seperti ini. Justru karena percaya, mereka hadir menyampaikan isi hati mereka," katanya.
Pemkot Ambon memastikan setiap warga yang datang ke Forum Wajar tidak pulang dengan tangan kosong. Selain solusi jangka pendek, pemerintah juga menjanjikan atensi berkelanjutan terhadap persoalan yang dianggap mendesak.
"Ini masukan yang sangat nyata dari masyarakat, dan menjadi bahan koreksi kami untuk terus memperbaiki pelayanan," ucap Bodewin.
Kegiatan Forum Wajar sendiri rutin digelar sebagai ruang interaksi langsung antara warga dan pemerintah. Forum ini dinilai efektif memperkuat transparansi dan memperpendek jalur penyampaian aspirasi dari masyarakat ke pengambil kebijakan.
