Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku dan Jawa Timur memperkuat kerja sama dalam sektor kehutanan, sebagai bagian dari strategi bersama untuk mendorong pengelolaan hutan lestari sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.
Kepala Dinas Kehutanan Maluku Haikal Badillah dalam keterangannya di Ambon, Jumat, mengatakan langkah ini diawali dengan kunjungan kerja Dinas Kehutanan (Dishut) Maluku ke Jawa Timur atas undangan Kepala Dishut Jatim, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani oleh kedua gubernur beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan kolaborasi antardaerah ini penting guna memastikan program yang disepakati dalam PKS dapat berjalan nyata dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Langkah ini untuk memperkuat implementasi kerja sama yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Maluku dan Gubernur Jawa Timur, khususnya dalam bidang kehutanan,” katanya.
Menurut dia, Jawa Timur memiliki banyak pengalaman sukses dalam pengelolaan perhutanan sosial, termasuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, yang bisa menjadi rujukan bagi Maluku untuk memperkuat kapasitas petani hutan.
“Harapan kami, Maluku bisa belajar dari keberhasilan Jawa Timur sekaligus membuka ruang pasar yang lebih luas bagi produk kehutanan Maluku,” ujarnya.
Apalagi, Dishut Maluku berhasil memfasilitasi ekspor damar dan pala sebanyak 45 ton senilai Rp2.170.000.000 dari kelompok perhutanan sosial ke India dan China.
Produk tersebut tidak hanya memberikan nilai tambah bagi ekonomi petani, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa hasil hutan Maluku mampu bersaing di pasar internasional.
Oleh sebab itu, kerja sama dengan Jawa Timur ini ditargetkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, akses teknologi pengolahan, hingga membuka jaringan distribusi baru bagi hasil hutan bukan kayu.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan memperkuat komitmen kedua provinsi dalam menjaga kelestarian hutan serta mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Maluku-Jatim kerja sama penguatan sektor kehutanan
