Wamendagri: Inovasi jangan hanya pencitraan tapi hadirkan solusi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan jangan hanya pencitraan atau gimmick, tapi harus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di daerah.

“Sayang sekali kalau inovasi itu hanya gimmick saja. Hanya untuk prestise, hanya untuk kebanggaan semua atau bahkan untuk popularitas kepala daerah. Kalau enggak ada solusinya itu bukan inovasi,” kata Bima di Jakarta, Rabu.

Bima juga menegaskan inovasi harus memiliki nilai tambah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan, ciri-ciri inovasi yang bukan sekadar gimmick adalah ketika inovasi tersebut menjadi solusi, memberikan efisiensi, efektivitas, serta kenyamanan lebih bagi penerima manfaat.

Hal itu disampaikannya saat membuka Presentasi Kepala Daerah Tahun 2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta.

Dalam sambutannya, Wamendagri menekankan pentingnya membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan di seluruh tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, inovasi yang hanya berorientasi pada penghargaan tidak akan bertahan lama dan berisiko kehilangan makna substansialnya.

“Inovasi ini bukan sebatas pertarungan, persaingan untuk mendapatkan award, penghargaan, atau insentif saja. Sekali lagi, inovasi harus bertumpu pada ekosistem,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa ekosistem inovasi yang ideal dibangun atas lima pilar utama, yakni riset, regulasi, kelembagaan, aktor, dan pendanaan. Menurutnya, tanpa riset yang serius dan berkelanjutan, inovasi akan sulit memberikan dampak jangka panjang.

“Semua inovasi tidak akan ada artinya kalau tidak ditopang, tidak dikukuhkan, tidak dilandaskan pada riset yang serius,” kata Bima.

Selain itu, Bima menyoroti pentingnya keberadaan regulasi yang mampu melembagakan inovasi agar menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah. Menurutnya, masih banyak inovasi di daerah yang berhenti di tengah jalan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak diintegrasikan dalam program dan kegiatan pemerintahan.

Bima menekankan pentingnya peran berbagai aktor di luar pemerintah seperti perguruan tinggi, komunitas, dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah.

“Aktor-aktor inovator ini kita harapkan juga tumbuh dari non-government sector. Dari sanalah kemudian ekosistem akan terbangun,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menekankan, kehadiran kepala daerah dalam presentasi penilaian inovasi menjadi bukti adanya integrasi antara inovasi dengan kebijakan daerah secara menyeluruh.

“Kehadiran kepala daerah secara langsung adalah menguatkan inovasi yang terintegrasi. Ini adalah political will. Ini adalah simbol bahwa inovasi yang ditawarkan di sini akan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kebijakan secara keseluruhan,” kata Bima.

Sejalan dengan itu, Bima Arya juga mengapresiasi kepala daerah yang hadir langsung, seperti Gubernur Sumatera Barat, yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap inovasi yang berorientasi pada solusi nyata.

Menurutnya, keberhasilan daerah dalam membangun ekosistem inovasi tidak dapat dicapai secara instan. Diperlukan kepemimpinan yang efektif, kolaboratif, dan visioner agar inovasi dapat bertransformasi menjadi budaya birokrasi.

Dirinya mengajak seluruh kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk menumbuhkan semangat perubahan dan dedikasi terhadap kepentingan publik. Ia berharap agar seluruh birokrasi di Indonesia mampu berubah menjadi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

“Sistem ekosistem inovasi, kemudian IGA ini, ini targetnya adalah mencetak sebanyak-banyaknya agar seluruh ASN kita, birokrasi kita hijrah dari kiri bawah ke kanan atas semua. Dari yang kiri atas ke kanan atas semua,” tuturnya.