Gubernur Paparkan Program Strategis Maluku Kepada Seskab

Ambon, 16/2 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku, Said Assagaff akan memaparkan tujuh program strategis dan prioritas untuk membangun Maluku kepada Sekretaris Kabinet (Menseskab), Pramono Anung, di Jakarta, Jumat (17/2).

"Saya akan memaparkan tujuh program strategis untuk pembangunan Maluku yang harus dilaksanakan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2017 - 2019 dalam rapat bersama Sekretaris Kabinet, di Jakarta, Jumat (17/2), pukul 13.30 WIB ," kata Gubernur, di Ambon, Kamis.

Permintaan memaparkan program strategis tersebut merupakan bagian dari hasil pembicaraan Gubernur bersama Presiden Jokowi, saat berkunjung ke Ambon 8-9 Februari 2017 untuk menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2017.

Pemaparan tersebut juga merupakan bagian dari janji Presiden Jokowi memperhatikan percepatan pembangunan di Maluku yang hingga saat ini termasuk salah satu provinsi tertinggal.

Dia mengatakan, tujuh program prioritas yang akan dipaparkan tersebut diantaranya pembangunan pelabuhan kontener perikanan terpadu di perbatasan desa Tulehu-Waai, kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Maluku Tengah serta Institut Teknologi Ambon (ITA) yang sedang ditangani studi kelayakannya oleh Institut Teknologi Bandung (ITB).

Selain itu, pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat RSUP) di Wailela, Kecamatan Teluk Ambon yang peletakan batu pertamanya telah dilakukan Presiden saat HPN 2017 di Ambon, 9 Februari 2017.

"Malah Presiden Jokowi menginginkan setelah peletakan batu pertama sudah harus ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik sebesar 10 persen," katanya.

Program lainnya yakni percepatan pembangunan jalan layang (fly over) pada ruas jalan Batu Merah - Mardika, kecamatan Sirimau untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas di pusat kota Ambon, renovasi pasar Mardika menjadi pasar moderen, penambahan empat buah kapal motor penyeberangan (KMP) serta 10 dermaga feri.

"Ini program strategis yang akan saya paparkan dan dirasakan perlu direalisasikan demi percepatan pembangunan di provinsi Maluku," tandasnya.

Sedangkan menyangkut penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN), menurut Gubernur, sudah dibicarakan secara mendetail dengan Presiden serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di mana diharapkan pengembangan sektor perikanan menjadi unggulan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Menteri berkeinginan LIN diwujudkan melalui berbagai program bantuan dan pengembangan sektor perikanan di Maluku, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para nelayan dan bukan membentuk badan baru," ujarnya.

Menteri Susi juga telah meminta Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Romelus Far-Far untuk melakukan perubahan terhadap rumusan dan program kerja untuk mengimplementasikan LIN, terutama menjawab tuntunan dan kebutuhan pemerintah dan masyarakat 11 kabupaten/kota di Maluku dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi perikanan yang melimpah dan bernilai ekonomis.