Butuh Intervensi Program Pemprov Tekan Angka Kemiskinan

Ambon, 17/10 (Antara Maluku) - Tingginya jumlah penduduk miskin serta angka pengangguran di Maluku perlu diatasi lewat intervensi program dari pemerintah daerah melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan, sehingga ada lapangan pekerjaan dan orang bisa keluar dari kemiskinan dan pengangguran.

"Ketika angka kemiskinan masih tinggi, implikasi pengangguran pun sama, dan data yang kami dapat ketika membahas anggaran perubahan 2017 digambarkan bahwa kedua angka ini masih cukup tinggi," kata anggota komisi C DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Selasa.

Di sisi lainnya, pertumbuhan ekonomi Maluku justeru berkembang maju sebesar 5,68 persen dan masih lebih baik dari rata-rata angka nasional dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ini bagaimana bisa berimplikasi bagi penurunan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran di daerah ini.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, penduduk miskin yang pengeluaran per bulannya berada di bawah garis kemiskinan di Maluku pada Maret 2017 sebanyak 320,51 ribu jiwa (18,45 persen) dibanding dengan penduduk miskin pada bulan September 2016 sebanyak 331,79 ribu jiwa (19,26 persen).

Menurut dia, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku memang mengalami penurun sebesar 0,81 poin dan dari sisi jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 11.280 jiwa tetapi sebenarnya perkembangan ini sangat lambat.

Sedangkan tingkat penganguran terbuka di provinsi ini pada posisi Februari 2017 sebesar 7,77 persen atau lebih tinggi 0,79 poin dibanding TPT Februari 2016 yang sebesar 6,98 persen.

"Kalau tidak dilakukan intervesi program, maka saya yakin sampai 2018 ketika berakhir masa jabatan pemerintahan sekarang, apa yang menjadi tujuan pembangunan lima tahun di periode ini tidak akan berhasil," ujarnya.

DPRD berharap, mudah-mudahan saja ada hal-hal positif yang sudah diperoleh pemprov selama ini bisa memacu dan mendorong pemerintah daerah untuk berfikir secara baik lagi menetapkan kebijakan pembangunan yang lebih fokus kepada bidang tertentu khususnya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Dia juga mengatakan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan pasangan gubernur-wagub Said Assagaff-Zeth Sahubrua sudah berjalan baik dan mengukir sejumlah prestasi diantaranya penataan sistem administrasi keuangan semakin berkembang dan mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI selama dua tahun berturut-turut, dan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara baik.

Kemudian dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan baik internasional maupun lokal, pengorganisasiannya boleh dikatakan baik sehingga keberhasilan dalam melaksanakan moment-moment tersebut menunjukan kalau Maluku dipercaya untuk melaksanakan kegiatan yang diagendakan oleh pemerintah pusat.

"Kita melihat sendiri beberapa pertemuan di Jakarta, pemprov diberikan penghargaan atas tingkat kerukunan hidup beragama yamg baik atau perkembangan demokratisasi yang baik," tandasnya.

Itu berarti Maluku sekarang ini dalam pemerintahan Said Assagaff-Zeth Sahubrua boleh dikatakan telah berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Sekalipun demikian, ada persoalan lain yang harus disikapi seperti masalah kemiskinan dimana angkanya di Maluku berjalan cukup lambat, artinya tidak sebanding dengan beberapa prestasi pada bidang-bidang yang lain sehingga ada tugas besar yang harus dikerjakan pemerintah daerah sekarang sebelum mereka mengakhiri masa tugasnya tahun 2018.