Ambon, 10/1 (Antaranews Maluku) - Irjen Polisi Murad Ismael yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku periode 2018-2023 mengimbau jajaran polisi agar netral dalam Pilkada Maluku 2018.
"Saya memang masih memangku jabatan Komandan Korps Brimob dan telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Jakarta pada 7 Januari 2018 karena memahami ketentuan perundang-undangan dengan harapan personel polisi bersikap netral saat tahapan pilkada Maluku," kata Murad di Ambon, Rabu.
Dia menyatakan, tidak mau berbuat curang untuk memenangkan pemilihan gubernur dan wagub Maluku periode 2018-2023.
Hanya saja, jangan ada yang mencoba berbuat curang dalam tahapan pilkada Maluku ini karena kalau ada yang akan dilibas.
"Saya tidak mau berbuat curang dan mengingatkan kandidat maupun tim sukses pasangan gubernur dan wagub Maluku lain agar jangan berbuat curang," ujarnya.
Dia menginginkan, jajaran polisi di Maluku harus mengawal stabilitas keamanan semakin kondusif ini agar pilkada berlangsung lancar, aman dan sukses.
"Saya memang mantan Kapolda Maluku. Namun, tidak mau memanfaatkan jabatan tersebut untuk perbuatan melanggar ketentuan undang-undang (UU). Apalagi menjerumuskan personil maupun institusi polisi dalam tahapan pilkada Maluku," kata Murad.
Dia berjanji setelah dinonaktifkan dari jabatan Komandan Korps Brimob, maka perlu menghadap Kapolri untuk meminta dukungan secara pribadi atas keikutsertaannya di pilkada Maluku.
"Saya meminta dukungan moril Kapolri secara pribadi yang merestui mengikuti pilkada dengan tujuan menyejahterakan lebih dari 1,8 juta jiwa penduduk Maluku," kata Murad.
Dia juga menyinggung alasan sehingga meletakkan jabatan Komandan Korps Brimob dan peluang meraih bintang tiga karena terpanggil untuk membangun Maluku.
"Khan masih dua tahun lagi baru pensiun. Hanya pengabdian untuk membangun Maluku merupakan panggilan hati yang diwujudkan dengan mengikuti pilkada berpasangan dengan Barnabas Orno," ujar Murad.
Dia menjamin jaringannya dengan investor, anggota kabinet maupun Presiden Joko Widodo akan dimanfaatkan untuk membangun Maluku dengan tujuan menyejahterakan masyarakat.
"Rasanya sejak 2011 hingga saat ini Maluku masih terpuruk dengan indikasi termiskin keempat di Tanah Air. Padahal memiliki aneka potensi SDA melimpah dan bernilai ekonomis sehingga bila diperkenankan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka lima tahun kemiskinan Maluku harus masuk 17 besar," kata Murad.
Pasangan Murad-Barnabas direkomendasikan PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PKP, PPP dan PAN dengan keterwakilan 27 dari 45 legislator Maluku.
Pasangan petahana Gubernur Maluku Said Assagaff dan Bupati Maluku Tenggara Anderias Rentanubun dengan jargon "SANTUN" direkomendasikan Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKS masing- masing enam kursi di DPRD Maluku.
Pasangan jalur perseorangan, Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath dengan jargon "HEBAT" juga telah mendaftar di KPU Maluku pada 9 Januari 2018 dengan persyaratan harus melengkapi minimal dukungan sebanyak 122.895 orang.
