Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mengusulkan pengalokasian Rp2 miliar dana tak terduga (DTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2019 untuk membangun 500 fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) di lokasi pengungsian korban gempa Halmahera Selatan.
"Usulan pembangunan 500 MCK ini ini berdasarkan data dan hasil tinjauan Gubernur Abdul Gani Kasuba di lokasi pengungsian Halmahera Selatan," kata Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Utara Bambang Hermawan di Ternate, Jumat.
"Dana DTT itu adalah dana antisipasi dari adanya kejadian bencana dan sekarang baru tanggap darurat, artinya penyelesaian sementara, misalnya pembangunan MCK, air bersih darurat, obat-obatan dan logistik," katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi mengajukan pengalokasian dana tak terduga (DTT) sebesar Rp10 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan yang antara lain akan digunakan untuk membangun fasilitas MCK di lokasi pengungsian (Rp2 miliar) dan penyediaan obat-obatan (Rp1 miliar).
DTT sebesar Rp5 miliar dalam APBD 2019, menurut dia, sudah digunakan untuk penanganan dampak tanah longsor dan pemberian bantuan logistik bagi korban gempa dua pekan lalu.
Bambang menjelaskan pula bahwa selanjutnya Kementerian Sosial akan memberikan bantuan dana untuk perbaikan rumah warga yang rusak akibat gempa. Pemberian bantuan akan diberikan setelah pemetaan dampak gempa terhadap kerusakan rumah warga selesai dilakukan.
"Pembangunan itu masa transisi, itu dari Kemensos dan bukan dari Pemprov Malut," kata Bambang.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan, warga yang tinggal lokasi pengungsian sudah menyusut.
Sekretaris Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Helmi Surya Botutihe mengutip data Pos Komando Tanggap Darurat bahwa jumlah warga yang mengungsi saat gempa dengan magnitudo 7,2 terjadi pada 14 Juli sampai 54.789 orang. Sekarang jumlah warga yang bertahan di pengungsian tinggal 26.051. Mereka tersebar di 29 desa. Sebanyak 28.738 warga lainnya sudah kembali ke rumah mereka, yang ada di 44 desa.
"Warga di sejumlah desa di wilayah Gane dan wilayah Bacan diminta untuk kembali ke rumah masing-masing, terutama warga yang rumahnya tidak mengalami kerusakan," kata Helmi.
