Ambon (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku menyatakan daerah setempat membutuhkan dana sedikitnya Rp8 triliun untuk memperbaiki berbagai ruas jalan provinsi yang kondisi kemantapannya saat ini hanya 46 persen.
"Masih banyak daerah yang belum terakses, dan memang dengan kondisi jalan provinsi yang dilihat kondisi kemantapannya 46 persen ini lalu kita targetkan untuk mencapai 100 persen maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp8 triliun," kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Ismail Usemahu di Ambon, Minggu.
Ia mengatakan kondisi infrastruktur antara kawasan barat dan timur Indonesia memang berbeda. Kondisi di kawasan timur masih banyak daerah yang terisolir.
"Jadi memang untuk infrastruktur ini masalahnya di pendanaan, kalau sekarang ini APBD untuk penanganan jalan sekitar Rp114 miliar mau bikin mana," kata dia.
Ia mengatakan perlunya ada upaya pendanaan di luar DAU (Dana Alokasi Umum), misalnya dengan melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Bila ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam kondisi baik, kata dia, minimal ada penghematan anggaran logistik oleh masyarakat yang melintas melalui jalan darat.
Ia mengatakan jalan nasional di Maluku 1.700 kilometer, sedangkan yang ada sudah dikatakan dalam kondisi mantap sekitar 87 persen.
"Jalan nasional mantap, tetapi kalau yang jalan provinsi dan jalan kabupatennya tidak mantap sama saja, sebab melewati jaringan jalan ini secara keseluruhan, ada di jalan nasional sambung dengan jalan provinsi dan kabupeten," ujar Usemahu.
