2.434 pelamar lolos seleksi administrasi CPNS di Ambon 2019

Ambon (ANTARA) -

Sebanyak 2.434 pelamar lolos seleksi administrasi CPNS lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon pada 2019.

"Dari 2.636 pelamar yang mendaftar 2.434 dinyatakan lolos seleksi administrasi setelah dilakukan verifikasi berkas, dan akan mengikuti tahapan selanjutnya," kata Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon, Benny Selanno, Rabu.

Ia mengatakan, peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, dapat melakukan pencetakan kartu peserta ujian CPNS 2019.

2.434 pelamar yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni pengumuman peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) pada 27 Desember 2019.

Peserta akan mengikuti SKD pada Februari 2019, pengumuman peserta seleksi kompetensi bidang (SKB) Maret 2020, serta pengumuman akhir seleksi CPNS Pemkot Ambon pada April 2020.

Pemkot Ambon pada 2019 membuka 285 formasi CPNS yang terdiri dari formasi umum tenaga pendidikan sebanyak 104 orang, tenaga kesehatan 96 orang, tenaga teknis 82 orang, serta formasi khusus disabilitas tiga orang.

Dikatakan Benny, hasil seleksi administrasi diumumkan pelamar yang lolos seleksi diantaranya untuk jabatan analis perencanaan anggaran sebanyak 53 pelamar, pelaksana atau terampil - bidan 31, perawat gigi dua pelamar, penyusun rencana kegiatan dan anggaran 63, analis kesejahteraan sumber daya manusia aparatur 43.

Selain itu pelaksana - pranata laboratorium kesehatan 17, analis pendapatan daerah 57, pelaksana -sanitarian 19, pengolah data laporan kas enam pelamar, penyusun laporan keuangan 119 pelamar. 

"Dari jabatan yang disiapkan enam jabatan tidak ada pelamar, dan jabatan terbanyak pada bidang kesehatan," katanya.

Ia mengakui, formasi CPNS 2019 sebanyak 97 persen diprioritaskan untuk jabatan teknis.

"Tenaga administrasi kita sudah cukup banyak, sehingga pada 2019 lebih banyak diarahkan ke jabatan teknis," ujar Benny

Dia mengemukakan,  formasi teknis yang menjadi prioritas misalnya lulusan ekonomi akutansi untuk jabatan penata laporan keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Prinsipnya di seluruh OPD harus ada akuntan, dalam rangka pembuatan sistem laporan keuangan, mengingat analisa keuangan penting menuju sistem kerja yang hemat biaya tetapi berdampak bagi masyarakat," tandas Benny.