Pelabuhan Sofifi djadikan transportasi laut utama Malut

Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) melakukan uji kelayakan dan perencanaan tahun anggaran 2020 untuk menjadikan pelabuhan Sofifi sebagai salah satu transportasi laut utama dalam pengembangan perekonomian masyarakat Malut.

Plt Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Maluku Utara, Armin Zakaria di Ternate, Senin, menyatakan, pihaknya telah menyiapkan dokumen perencanaan seperti Rencana Induk Pelabuhan melalui engineering design, sebab, dokumen-dokumen tersebut sebagai proses tahapan untuk pengembangan pelabuhan Sofifi.

"Jadi pelabuhan Sofifi itu program dari Gubernur Malut dan kita akan menjadikan sebagai pintu masuk utama untuk transportasi laut di Malut," ujar Armin.

Dia mengatakan pintu masuk utama transportasi di Malut semuanya di Ternate seperti pelabuhan Ahmad Yani dan Bandara Babullah, akan tetapi, kapasitas pelabuhan Ahmad Yani sudah tidak mungkin untuk diperbesar atau di kembangkan karena lokasi yang tidak representatif.

Oleh karena itu, ada program dari Kementerian Perhubungan bahkan ada surat Menteri Perhubungan ke Presiden untuk pengembangan pelabuhan Sofifi dan Kementerian Perhubungan akan memasukan dalam Proyek Strategi Nasional atau PSN.

"Jadi pengembangan pelabuhan Sofifi itu fisiknya melalui dana APBN melalui Kementerian Perhubungan, sedangkan dokumen perencanaan itu sama lahan atau lokasinya itu diminta Pemda dalam hal ini membuat dokumen perencanaan untuk segera dimasukkan ke Kementerian Perhubungan," katanya.

Sehingga, kewajiban daerah untuk menyiapkan dokumen-dokumen FS dan RIP termasuk dengan masterplan dan status lahan karena selama inikan proyek jalan lahannya bermasalah akhirnya mandeg.

Dia menambahkan, Pelabuhan Sofifi yang oleh Kementerian Perhubungan pembangunannya sejak tahun 2015 tapi sampai saat ini pengembangannya tidak bisa lanjutkan karena lahannya bermasalah.

"Oleh karena itu kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Perkim untuk ke Badan Pertanahan Nasional untuk mengalihkan status tanah atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar kita bisa kembangkan pelabuhan,"ujarnya.

Selain itu, untuk anggaran perencanaan diusulkan Rp1,5 miliar yang didorong tahun 2020 ini dan sudah proses pembangunan fisiknya, sebab, kalau dokumen-dokumen perencanaan tersebut tidak disiapkan oleh daerah kementerian tidak akan mau bangun karena ini lampu hijau dia masuk proyek strategis nasional yang dasarnya dari Keppres.