Ambon (ANTARA) - Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Ambon, Jumat, mengkritisi 100 hari kerja Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Wagub, Barnabas Orno setelah dilantik Presiden Jokowi di Jakarta pada 24 April 2019 sebagai kurang sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam visi dan misi pada masa kampanye.
Kritisi diawali aksi orasi di teras kantor Gubernur Maluku itu menyoroti visi Gubernur Murad dan Wagub Barnabas yakni "Maluku yang terkelola secara jujur bersih dan terlayani. Terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan".
Sedangkan misinya menciptakan birokrasi yang akomodatif, komunikatif, koordinatif, kalaboratif serta bersih dan melayani, penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan gratis berbasis gugus pulau, industrialisasi sumber daya alam dan manusia, pengembangan infrastruktur untuk koneksitas gugus pulau serta optimalisasi industri pertanian dan perikanan.
Selain itu, keamanan untuk investasi dan pariwisata, pengembangan pemuda kreatif dan olahraga berprestasi, pengembangan dan revitalisasi budaya Maluku serta jaminan layanan kesehatan merata, berkualitas dan gratis.
Orasi yang dikoordinir koordinator lapangan (korlap) I, Jamal Arey dan korlap II, Ahmad Rumadaul menyoroti visi dan misi Gubernur Murad dan Wagub Barbanas selama 100 hari kerja yang dinilai realisasinya kurang sesuai dengan pernyataan saat kampanye Pilkada pada 2018.
HMI Cabang Ambon meminta Gubernur Murad sebagai pemimpin di Maluku agar mengevaluasi kinerja dari para pimpinan organisasi perangkat daerah (opd) sehingga tidak memberikan kesan visi dan misi itu hanya slogan disampaikan saat kampanye.
"Gubernur harus mengevaluasi para pimpinan opd yang selama 100 hari kepemimpinan bersama Wagub Barnabas direalisasikan tidak sesuai dengan visi dan misi disampaikan saat kampanye pilkada 2018," ujar para orator.
Orator juga menyoroti tingginya angka pengangguran maupun penderita kekerdilan, terutama di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku masih berada di peringkat keempat termiskin di Indonesia.
Orasi pada pengurus maupun anggota HMI Cabang Ambon berhenti setelah kehadiran Ketua Umumnya, Burhanuddin Rumbaouw yang bernegoisasi untuk diterima Asisten I Setda Maluku, Frans Papilaya sebanyak 15 perwakilan yang berdasarkan negoisasi akhirnya menerima semuanya.
Ketua HMI Cabang Ambon, Burhanudin Rumbouw membacakan pernyataan sikap yang mendesak Gubernur Murad dan Wagub Barnabas merealisasikan visi dan missi disampaikan saat kampanye Pilkada 2018 dan meminta agar para pimpinan opd menangani bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kelautan dan perikanan serta ekonomi diinstruksikan bekerja optimal.
Begitu pula, mendesak Pemprov Maluku agar transparan dalam menyikapi kebijakan nasional soal pengelolaan Blok Migas Masela dan meminta General Manager PT. Pelni Ambon, Samto untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Maluku.
Asisten I Setda Maluku, Frans Papilaya yang didampingi Plt Kepala Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy dan Kepala Kesbangpol Setda Maluku, Habiba Saimima dan Plt Karo Humas Setda Maluku, Meky Lohy menerima pernyataan sikap HMI Cabang Ambon yang mengapresiasi kepedulian dari OKP tersebut.
"Kami mengapresiasi sekaligus meminta dukungan HMI Cabang Ambon untuk menyukseskan visi dan misi Gubernur Murad dan Wagub Barnabas yang evaluasinya sebenarnya setelah lima tahun kepemimpinan, menyusul sejumlah program mulai direalisasikan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan memerangi gizi buruk yang mengakibatkan kasus kekerdilan," ujar Frans.
Plt Kepala Bappeda Maluku, Djalaludin Salampessy mengarahkan HMI Cabang Ambon agar menyampaikan pernyataan yang datanya berdasarkan kajian dan evaluasi akurat sehingga menunjukkan identitas sebagai intelektual.
"Rasanya 100 hari kerja Gubernur Murad dan Wagub Barnabas sudah direalisasikan pada tahun pertama kepemimpinan periode 2019 - 2024 dengan berbagai terobosan strategis yang perlu HMI Cabang Ambon mendiskusikannya secara profesional sebagai orang - orang intelektual," katanya.
Kepala Kesbangpol Setda Maluku, Habiba Saimima menyatakan, kepedulian Gubernur Maluku soal kekerdilan disikapi dengan mendampingi Ketua Umum Penggerak PKK Maluku, Widya Pratiwi untuk berkunjung ke kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada 11 Februari 2020.
"Widya Pratiwi sebagai Duta Parenting Maluku telah mengunjungi tiga kabupaten lainnya untuk memerangi kekerdilan," dengan program mencakup 11 kabupaten/kota di Maluku," ujarnya.
Sedangkan, General Manager PT. Pelni Cabang Ambon, Samto yang baru dilantik untuk jabatan tersebut pada 4 Februari 2020 mengundang HMI Cabang Ambon untuk mendiskusikan apa yang dipermasalahkan karena ada kewenangan yang bukan tugasnya.
