Manokwari (ANTARA) - Sejumlah investor di Indonesia menawarkan pembiayaan untuk pembangunan proyek perkeretaapian di wilayah Provinsi Papua Barat.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat, dan beberapa kelapa dinas terkait telah menggelar pertemuan bersama salah satu perwakilan investor di Manokwari pada Jumat (19/6).
Bisnis Development PT Sari Nur Surya Utama, Rio Chandranegara, usai pertemuan itu mengutarakan bahwa dalam kerja sama ini investor siap membiayai pembangunan tersebut tanpa menggunakan dana pemerintah baik APBN maupun APBD.
"Semua dibiayai swasta dengan menggunakan konsep yayasan dan dananya sudah ada di Indonesia. Pembangunan ini akan dilaksanakan dengan konsep BOT (Build Operate dan Transfer). Dalam jangka waktu yang sudah ditentukan setelah pembangunan, aset kan diserahkan kepada pemerintah," ucap Rio.
Ia mengutarakan bahwa investor yang terlibat dalam pembiayaan ini semua berasal dari dalam negeri. Pembangunan akan melibatkan perusahaan negara serta melibatkan perusahaan lokal.
Proyek perkeretaapian di Papua Barat ini akan dimulai di Kota Sorong hingga Manokwari dengan panjang sekitar 500 kilometer. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp38 triliun, termasuk pembebasan lahan dan pembangunan stasiun kereta api.
"Yang belum masuk ide kami tentang pembuatan TOD (Transit Oriented Development), di mana proyek ini harus memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, yakni dampak positif pada perekonomian, seperti pembangunan sentra-sentra ekonomi di stasiun yang dilewati," katanya.
Pihaknya berharap kerja sama ini bisa segera dimulai. Setidaknya dalam 2-3 pekan ke depan sudah ada penandatanganan perjanjian atau pembentukan sebuah konsorsium.
Gubernur Dominggus pada kesempatan yang sama mengutarakan bahwa masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan antara lain terkait dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) dan rekomendasi para kepala daerah.
"Jalur kereta api ini akan melewati beberapa kabupaten dan kawasan lindung. Jadi semua ini harus kita selesaikan. Untuk rekomendasi kepala daerah tinggal Kabupaten Sorong yang belum," ucap Dominggus.
Ia berharap pemerintah daerah tidak bekerja sendiri. Pemerintah pusat, lanjut dia, harus berperan sesuai kewenangan masing-masing.
"Contoh, ada kawasan lindung yang dilalui jalur kereta api. Ini perlu alih fungsi lahan. Harapan kami Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa membantu agar kegiatan ini berjalan lancar," katanya.
Untuk rekomendasi Bupati Sorong dalam waktu dekat, ia akan melayangkan surat untuk mendorong agar rekomendasi segera dikeluarkan. "Dari 13 kabupaten dan kota, tinggal Bupati Sorong yang belum. Kota Sorong dan daerah lain sudah siap," katanya.
