SKK Migas-KKKS Pamalu gelar Webinar pengembangan UMKM

Ambon (ANTARA) - SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Papua dan Maluku dan Yayasan Kitong Bisa melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang ekonomi secara virtual dengan tema “Mengangkat produk - produk UMKM untuk mempersiapkan kemandirian vendor-vendor lokal wilayah Papua dan Maluku Tahun 2020”.  
 
Siaran pers SKK Migas Pamalu yang diterima Antara di Ambon, Rabu, menyatakan pelaksanaan seminar virtual yang digelar kemarin (17/11) itu bentuk dukungan Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku untuk mendorong kemandirian produk UMKM lokal. Tujuannya agar para pelaku usaha tersebut dapat semakin berkembang dan berkompetisi secara positif, dan pada akhirnya dapat berpartisipasi dalam kegiatan hulu migas dengan mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dan Sumber daya Alam (SDA) yang dimiliki.
 
Webinar itu menghadirkan empat pembicara utama yakni Kepala SKK Migas Dwi Soejipto; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Koperasi dan UKM yang diwakili oleh Deputi Pengembangan SDM Kemenko & UKM Arif Rahma Hakim, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Doni Munardo.

Selain itu, hadir pula 10 pembicara ahli dari kalangan praktisi UMKM dan akademisi, termasuk Kepala Perwakilan SKK Migas Papua dan MalukuvA. Rinto Pudyantoro.
 
Tercatat ada lebih dari 500 orang peserta mengambil bagian dalam acara itu. Para peserta terdiri dari pelaku UMKM, masyarakat umum, aparatur sipil Negara, juga pelajar dan mahasiswa di Papua dan Maluku, serta daerah lainnya di Indonesia.

Kegiatan tersebut juga disaksikan oleh 751 permirsa melalui tayangan live dan rekaman pada tautan youtube dan facebook milik Universitas Advent Indonesia.
 
Kepala SKK Migas Dwi Soejipto dalam sambutannya menyampaikan bahwa SKK Migas bersama KKKS selain melakukan kegiatan rutin operasi hulu migas juga melakukan sejumlah Program Pengembangan Masyarakat (PPM), yang dibagi dalam lima bidang yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Infrastruktur dan Ekonomi.
 
“Program pengembangan masyarakat tersebut tidak dapat menggantikan peran dan fungsi pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat yang terus dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga serta pemerintah daerah, namun kita tetap mendukung, tentunya pada sektor migas seperti saat ini”, katanya.

Sebagai penggerak roda perekonomian nasional, SKK Migas menerapkan kebijakan berupa penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri, pelonggaran perpajakan, dan fleksibilitas "fiscal term" untuk meningkatkan daya tarik investasi migas.

“Sejalan dengan kebijakan tersebut Industri Hulu Migas pada Juni 2020 yang lalu, telah menyusun sebuah rencana strategis Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0 dengan target utama yaitu: mencapai produksi 1 Juta BOPD dan 12 BSCFD pada 2030, mengoptimalkan peningkatan nilai tambah dari kegiatan hulu migas, dan memastikan keberlanjutan lingkungan," kata Dwi Soejipto.
 
Dwi menambahkan, program pengembangan masyarakat ini adalah salah satu aplikasi dari tujuan mengoptimalkan peningkatan nilai tambah dari kegiatan hulu migas. SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senantiasa berkomitmen terhadap peningkatan kontribusi dalam negeri, baik berupa tenaga kerja lokal maupun vendor lokal. Namun diharapkan tenaga kerja maupun vendor lokal tersebut harus memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan dan standar hulu migas internasional.
 
Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam sambutannya mengharapkan KKKS di Papua dan Maluku dapat membantu masyarakat dan UMKM melalui dana CSR untuk mengembangkan kapasitas putra-putri lokal Papua dan Maluku.

Ia menyatakan perlunya sosialisasi yang terus-menerus dilakukan agar terjadi penyampaian informasi yang berimbang tentang kegiatan-kegiatan hulu migas. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga menjadi kunci agar UMKM di Papua dan Maluku dapat menjadi komptetitif dan produknya dapat bersaing secara nasional.
 
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Doni Munardo menyampaikan materi mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan taraf hidup, dan bersaing di ranah internasional.

Doni mencontohkan potensi perikanan di blok Masela harusnya dapat dikembangkan oleh masyarakat setempat, sehingga jika suatu saat nanti tidak ada lagi potensi migas di daerah tersebut, masyarakat dapat tetap hidup mandiri tanpa bergantung pada perusahaan migas.

“Saya yakin UMKM kita dalam kondisi pandemi ini tetap bisa produktif. Tetap bisa memberikan andil dengan cara mengoptimalkan potensi lokal,” katanya.
 
Arif Rahma Hakim, Deputi Pengembangan SDM Kemenko & UKM mengapresiasi kegiatan web seminar ini, yang menurutnya sangat bermanfaat.

Webinar ini, kata dia, merupakan bukti keterlibatan dan dukungan dari pemerintah kepada para pelaku koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil. Dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM dapat dirincikan dalam enam strategi pengembangan UMKM, yaitu perluasan akses pasar di wilayah Timur; meningkatkan daya saing produk lokal; era pasar digital; pengembangan kewirausahaan dengan membentuk koperasi – koperasi di berbagai sektor; akselerasi pembiayaan dan investasi; kemudahan dan kesempatan untuk memulai usaha serta membuka jaringan untuk memudahkan koordinasi pada setiap sektor.
 
Web seminar ini berlangsung dalam tiga sesi, dengan pembahasan mengenai perjuangan UMKM untuk tetap produktif di tegah pandemi; Kekayaan sumber daya alam Indonesia, baik pertanian, kehutanan dan kelautan yang dapat dijadikan produk UMKM; serta inovasi dan evolusi program-program UMKM untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat dari masa ke masa.
 
Sesi foto bersama mengakhiri kegiatan web seminar, dengan slogan yang diucapkan bersama untuk kemajuan Papua dan Maluku: “Bersama kita bisa!!”