Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) meminta pemerintah kabupaten/kota yang ada di daerah ini mengembangkan sektor pariwisata.
Sekda Provinsi Malut, Samsuddin A. Kadir di Ternate, Kamis, mengatakan, kondisi saat ini dengan adanya COVID-19 semua daerah di Indonesai bahkan di dunia mengalami berbagai keterpurukan, sehingga perlu dilakukan terobosan dalam pengembangan sektor pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata.
Dia menjelaskan, berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia hampir semuanya negatif, sedangkan Provinsi Malut berada di posisi yang baik.
"Di Indonesia itu yang positif hanya tiga Provinsi yaitu Kalimantan Utara dengan posisi ketiga dengan pertumbuhan positif 1,4 persen, Sulawesi Tengah posisi kedua dengan pertumbuhan positif 2,8 persen dan Maluku Utara menempati peringkat ke satu dengan pertumbuhan positif 6,07 persen," ujar Samsuddin.
Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Malut dipacu sektor pertambangan. Olehnya itu, Pemprov Malut dengan melihat visi-misi kabupaten/kota yang ingin mengerahkan tingkat kesejahteraan, maka perlu berkolaborasi pada sektor-sektor yang telah dijalani oleh masyarakat secara prinsipil.
"Tiga sektor itu ialah pariwisata, perikanan dan pertanian, di mana ketiganya berhubungan dengan sektor pertambangan.Sektor perikanan, makanya karyawan-karyawan di tambang akan mendapat pemasokan ikan dari para nelayan. Begitu juga suplai kebutuhan sektor pertanian dan sektor parwisata yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini," katanya.
Sedangkan, Bupati Halmahera Barat, James Uang menyatakan, ada empat tantangan besar yang akan dihadapi saat ini dan masa mendatang, diantaranya strategi politik, yakni membangun politik santun yang demokratis dan bermartabat, strategi birokrasi, membangun birokrasi yang rasional, profesional, etis dan taat hukum.
Selain itu, dalam strategi pembangunan, disain pembangunan berdasarkan karakteristik dan potensi daerah dengan melibatkan stakeholder yang berkompeten dengan berbasis akademis dan strategi keuangan daerah dengan prinsip penghematan dan penyehatan APBD.
