ACT Maluku-KKIPP tolak "Solusi Dua-negara" yang rugikan Palestina. Begini penjelasannya.

Ambon (ANTARA) - Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Maluku bersama sejumlah masyarakat sipil di Kota Ambon yang menamakan diri sebagai Komite Kemanusiaan Internasional Pembebasan Palestina (KKIPP) menolak Solusi Dua-Negara (Two-State-Solution) untuk konflik Israel-Palestina, Kamis.

Penolakan tersebut disampaikan ACT Cabang Maluku dan KKIPP dalam deklarasi pernyataan sikap mendukung pembebasan Palestina, yang digelar di Kantor ACT Maluku di Jalan Rijali, Kota Ambon, sekitar pukul 14.00 WIT.

"Menolak Israel sebagai negara yang sah, serta menolak Solusi Dua-Negara yang merugikan Palestina," kata Kepala ACT Cabang Maluku, Wahab Loilatu.

Solusi Dua-Negara merupakan salah satu opsi untuk konflik Israel dan Palestina yang tertulis dalam resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1974 mengenai "penyelesaian damai tentang masalah Palestina". Solusi ini menyerukan agar dua negara dibuat untuk dua warga.

Penerapannya akan menjadikan Palestina berdampingan dengan Israel di sebelah Barat Sungai Yordan, dan wilayah bekas Mandat Britania atas Palestina saat ini menjadi wilayah Yordania, Israel dan otoritas Palestina akan sepenuhnya menjadi bagian dari negara Israel.

ACT Cabang Maluku dan KKIPP menolak Solusi Dua Negara karena dinilai akan sangat merugikan Palestina, sebab wilayah-wilayah yang menjadi otoritas Pemerintah Palestina sebelum 1948 akan diambil alih oleh Israel.

"Palestina adalah negara berdaulat penuh dan harus dikembalikan keadaannya seperti sebelum tahun 1948," tandas Wahab.

Selain menolak Solusi Dua-Negara, ACT dan KKIPP meminta agar penjajahan Israel terhadap negara itu segera dihentikan. Negara berbendera bintang Daud juga diminta untuk bertanggung jawab terhadap penderitaan dan kerugiaan yang dialami oleh warga Palestina selama konflik berlangsung.

Warga Palestina harus diberikan dari kelaparan dan kelangkaan pangan, ancaman kematian dan kurangnya fasilitas kesehatan, kehilangan pekerjaan dan lahan pertanian, serta pendidikan yang layak

"Mengajak seluruh organisasi kemanusiaan dan berbagai elemen masyarakat sipil dunia untuk bersinergi bergerak bersama untuk penghentian penjajahan Israel atas Palestina, dalam agenda advokasi dan aksi-aksi kemanusiaan," tegas Wahab.