ICMI Jakarta Siap Coret Pasal Demi Hatta
Minggu, 5 Desember 2010 22:56 WIB
ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) DKI Jakarta siap mencoret pasal AD/ART demi mendukung Hatta Radjasa menjadi pimpinan organisasi tersebut.
Pasal dimaksud adalah yang melarang ketua partai politik menjadi pucuk pimpinan organisasi itu.
"Kita dukung Pak Hatta, kalau Pak Hatta bersedia kita dorong, pasal melarang parpol dicoret," kata Sekretaris ICMI DKI Jakarta Ahmad Sanusi.
Di sela Muktamar ICMI V yang berlangsung di Bogor, Minggu, Sanusi mengatakan pihaknya akan mendukung Hatta Radjasa menjadi pimpinan organisasi tersebut untuk periode 2010-2015.
Selain Hatta Radjasa, kata Sanusi, pihaknya juga mempertimbangkan beberapa calon kuat untuk menjadi pimpinan ICMI, antara lain Ilham Habibie, Priyo Budi Santoso, Marwah Daud Ibrahim dan Sugiharto.
"Tergantung nanti," katanya, seraya menyatakan bahwa DKI memiliki 150 suara dalam muktamar ICMI tahun ini.
Hatta Radjasa terpilih menjadi Presidium ICMI 2005-2010 pada Muktamar ICMI IV di Makassar. Pada 2010, ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Menurut Azyumardi Azra, karena sebelumnya Hatta dipilih oleh muktamirin pada 2005, sehingga jabatan Hatta diteruskan meski terpilih sebagai Ketua Umum PAN pada awal 2010.
Dalam Muktamar ICMI V ini juga mulai muncul adanya isu kembalinya pucuk pimpinan ICMI presidensial atau ketua umum.
Saat ini, bentuk kepemimpinan di ICMI masih kolegial dengan lima orang presidium, yakni Marwah Daud Ibrahim, Nanat Fatah Natsir, Hatta Radjasa, Muslimin Nasution dan Azuyumardi Azra.
Menurut Ahmad Sanusi, bisa saja nanti peserta muktamar mengembalikan bentuk kepemimpinan dari semula presidium menjadi ketua umum.
Sebelumnya ICMI memiliki kepemimpinan presidensial dengan ketua umum sebagai pucuk pimpinan.
Ketua Umum ICMI pertama dijabat Menteri Riset dan Teknologi (waktu itu) Bacharuddin Jusuf Habibie, yang memimpin pada 1990-1995 setelah dipilih dalam Muktamar di Malang, Jawa Timur.
Habibie kembali terpilih dalam Muktamar II ICMI di Jakarta untuk memimpin pada periode 1995-2000. Namun BJ Habibie meletakan jabatan saat dirinya ditunjuk menjadi wakil presiden pada 1998.
Selanjutnya, dipilih Letjen (purn) Achmad Tirtosudiro, salah seorang pendiri sekaligus salah seorang Ketua ICMI untuk menjadi pelaksana harian ketua umum.
ICMI kembali melakukan muktamar ke-3 pada 2000 di Jakarta. Adi Sasono terpilih menjadi ketua umum. Namun dia kemudian mengundurkan diri pada 2003 untuk mendirikan Partai Politik Merdeka.
Majelis Paripurna pun setuju menonaktifkan Adi dan langsung menunjuk Ketua Dewan Pakar Muslimin Nasution sebagai Pejabat Sementara Ketua Umum ICMI sampai Muktamar ICMI tahun 2005.
Pada muktamar ICMI IV di Makassar, bentuk kepemimpinan ICMI berubah dari kolegial menjadi presidium.